Venezuela dalam Sorotan: Politik RI dan Tantangan Kesejahteraan Rakyat
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pemberitaan mengenai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat Amerika Serikat mengejutkan perhatian publik global. Berbagai reaksi bermunculan, dengan sebagian besar pihak menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara.
Dalam sejumlah analisis, sektor energi (khususnya minyak bumi) kerap disebut sebagai latar belakang strategis di balik meningkatnya peristiwa tersebut. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi dan Iran. Posisi tersebut menempatkan Venezuela pada peta strategis geopolitik dunia khususnya di bidang energi.
Dari sudut pandang politik dan hubungan internasional, aksi militer AS tersebut jelas memunculkan perdebatan serius. Kita semua sepakat bahwa tindakan tersebut telah mencederai kedaulatan sebuah negara.
Namun terlepas dari faktor politik dan hubungan antar negara, terdapat pertanyaan lain yang tak kalah penting. Mengapa kejadian tersebut dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat dan nyaris tanpa perlawanan berarti?. Pertanyaan ini tentu saja akan membawa diskusi pada kondisi internal Venezuela, khususnya berkaitan dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa operasi penangkapan berlangsung sekitar tiga jam dan tidak diiringi perlawanan signifikan dari pasukan pengamanan presiden. Padahal sejak November 2025 pemerintah Venezuela dilaporkan telah melakukan mobilisasi pasukan secara besar-besaran.
Beberapa media internasional bahkan menayangkan distribusi persenjataan dan perlengkapan militer kepada masyarakat sipil. Persiapan tersebut menunjukkan bahwa ancaman eksternal bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tak terantisipasi. Namun realitas di lapangan memperlihatkan hasil yang berbeda, di mana aksi militer Amerika Serikat berjalan hampir tanpa hambatan berarti.
Salah satu faktor yang bisa disorot dalam menjelaskan kondisi ini adalah ketimpangan kesejahteraan ekonomi. Jurang ekonomi antara elite politik dan dengan masyarakat luas telah lama menjadi isu struktural di Venezuela.
Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, hasil dari sektor tersebut tidak terdistribusi secara merata. Venezuela memiliki ketergantungan sepenuhnya dari devisa minyak. Hanya saja penggunaan pendapatan minyak ini yang sering dikritik oleh banyak pengamat.
Pada masa booming harga minyak, pendapatan negara lebih banyak dialokasikan untuk membiayai program-program populis dan subsidi secara besar-besaran. Diversifikasi ekonomi serta penguatan sektor nonmigas menjadi hal yang terlupakan selama ini.
Faktanya ketergantungan yang tinggi terhadap minyak justru menjadi sumber kerentanan ketika harga minyak global mulai melandai dan produksi domestik menurun. Produksi minyak Venezuela yang sempat mencapai sekitar 3 juta barel per hari kini turun menjadi sekitar 1 juta barel per hari. Penurunan ini mempersempit kapasitas fiskal negara dan memperburuk tekanan ekonomi dalam negeri.
Dalam kondisi defisit, pemerintah malah memilih kebijakan yang justru memperparah keadaan. Alih-alih menata ulang struktur belanja pemerintah melalui penyesuaian secara proporsional, pencetakan uang menjadi salah satu opsi untuk menutup defisit anggaran.
Kebijakan ini memicu lonjakan inflasi yang ekstrem. Venezuela sempat mengalami fenomena hiperinflasi di mana tingkat inflasi mencapai ratusan persen. Meski situasi tersebut mulai mereda, inflasi pada 2024 masih tercatat sekitar 48%. Sebuah nilai yang cukup memusingkan bagi sebagian besar penduduk setempat.
Tekanan ekonomi yang berkepanjangan mendorong gelombang migrasi besar-besaran. Data UNHCR menunjukkan bahwa sekitar 7,9 juta warga Venezuela telah meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan dan penghidupan yang lebih layak. Sekitar 6,9 juta warga di antaranya bermigrasi ke negara-negara Amerika Latin dan kawasan Karibia.
Di sisi lain, pemerintah setempat memiliki mekanisme untuk mempertahankan loyalitas elite politik dan militer. Salah satu instrumen yang kerap disorot adalah penerapan sistem kurs ganda bolívar terhadap dolar Amerika Serikat.
Dalam skema ini, kelompok elite memperoleh akses ke kurs resmi yang jauh lebih murah dibandingkan kurs yang berlaku di pasar gelap. Dolar yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi aset atau dijual kembali di pasar gelap dengan selisih nilai yang signifikan. Praktik ini menciptakan rente ekonomi sekaligus berkontribusi pada defisit fiskal yang berkelanjutan.
Pola serupa juga terjadi di kalangan militer. Sejumlah laporan investigatif termasuk dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), mengungkap keberadaan jaringan elite militer yang dikenal sebagai The 35 Club.
Jaringan ini disebut menguasai berbagai kontrak pemerintah strategis menyebabkan manfaat ekonomi dari sektor minyak dan belanja negara terkonsentrasi di tangan segelintir pihak. Kondisi ini kontras dengan situasi prajurit di lapisan bawah yang menghadapi tekanan ekonomi serupa dengan yang dialami masyarakat sipil.
Ketimpangan tersebut disinyalir sebagai salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat perlawanan di lapangan. Dalam perspektif ekonomi-politik, loyalitas aparat dan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh struktur komando, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan distribusi kesejahteraan. Ketika jurang ekonomi terlalu lebar, kalkulasi rasional individu (termasuk aparat di lapisan bawah) menjadi faktor penentu dalam menghadapi situasi krisis.
Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan intervensi asing tidak semata bergantung pada kekuatan militer, melainkan pada legitimasi sosial-ekonomi pemimpin di mata rakyatnya. Kasus serupa terjadi di Somalia pada 1993 sebagai salah satu contoh. Operasi militer Amerika Serikat untuk menangkap Muhammad Farah Aidid gagal akibat kuatnya dukungan masyarakat lokal, meskipun secara persenjataan milisi Somalia kalah unggul.
Dalam konteks Venezuela, kesejahteraan masyarakat menjadi variabel kunci dalam memahami dinamika politik dan keamanan. Ketika ketimpangan terus berlangsung, tekanan eksternal dapat dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai peluang perubahan, bukan ancaman bersama.
Sejarah berulang kali menunjukkan pertahanan terkuat sebuah negara bukan hanya tembok atau senjata, melainkan dukungan rakyatnya. Tembok Besar China berdiri kokoh hingga kini, namun kekaisaran di baliknya tembok telah silih berganti. Sebuah pengingat bahwa keruntuhan sering kali bermula dari dalam bukan dari luar.
Insiden di Venezuela merupakan momentum bagi banyak negara untuk merekatkan kembali hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Keberadaan pemimpin yang dipilih rakyat seyogianya meneguhkan peran sebagai pelayan yang baik dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama.
(miq/miq)