Terapkan e-government, Mendagri Tito Tegaskan Urgensi Keamanan Data
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong transformasi digital di pemerintahan melalui e-government. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan yang lebih modern bisa terwujud melalui layanan publik berbasis digital.
"Jadi nanti layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, menggunakan data masuknya ke sistem, portal layanan publik nanti menggunakan NIK di Dukcapil," kata Tito dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Nusa Tenggara dan Maluku, pada Jumat (20/11/2026).
"Bayangkan 290 juta penduduk Indonesia kalau menggunakan data Dukcapil," tambahnya.
Jika data pemerintahan telah diintegrasikan melalui semua sistem, Tito menekankan pentingnya kemampuan infrastruktur IT yang mumpuni. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk nomor empat terbesar di dunia.
"Kemampuan menyimpan data, storage, kemampuan cyber security yang harus kuat. Sekali bisa ditembus, jebol, maka akan terjadi kekacauan di pemerintahannya," kata Tito.
Kemudian, dengan adanya UU Satu Data Indonesia yang akan menggabungkan semua sistem pemerintahan, dari pusat dan daerah, termasuk BUMN, keamanan data menjadi semakin penting.
Dengan sistem satu data, maka yang akan digunakan adalah data Dukcapil sebagai bahan dasar.
"Ini tidak main-main, e-government dan satu data, paralel juga ada UU statistik UU PDP dan yang lainnya. Jadi Dukcapil makin ke depan akan makin dimanfaatkan oleh berbagai pihak," ujar Tito.
Dia menegaskan keamanan data harus diperkuat. Hal ini pun mendorong Kemendagri untuk melihat daerah mana yang paling baik layanan Dukcapilnya. Sejauh ini, Dukcapil memiliki data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia, terutama dengan adanya biometrik, face recognition, yang menjadi fitur khas masing-masing individu.
"Data-datanya sudah 98% diinput di server Kemendagri. Sistem ini juga sudah berjalan dan bermanfaat baik di pemerintahan maupun swasta. Ke depan akan lebih lagi, terutama dengan rencana e-government," pungkasnya.