Vonis Kasus Genosida oleh Tetangga RI Diketok Hari Ini, Israel Nyimak
Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag akan menjatuhkan putusan bersejarah terkait dugaan genosida Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya pada Kamis (19/11/2026). Putusan ini menjadi tolok ukur krusial abad ke-21 bagi kejahatan internasional paling berat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Mengutip The Guardian, ICJ selama ini belum pernah menyatakan satu negara pun bertanggung jawab langsung atas kejahatan genosida. Putusan tersebut juga dipastikan bakal membawa implikasi besar bagi kasus genosida terpisah yang menjerat Israel.
Sidang ini digelar hampir satu dekade setelah kampanye militer Myanmar memaksa ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan.
Mantan penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, menilai momen ini sangat krusial bagi para penyintas.
"Putusan ICJ ini akan menjadi sejarah bagi para penyintas Rohingya dan keluarga mereka di seluruh dunia," ucap Lee.
"Komunitas internasional gagal mencegah kekejaman militer Myanmar terhadap Rohingya sembilan tahun lalu. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk akhirnya menegakkan keadilan bagi Rohingya dan mulai menebus kegagalan tersebut."
Para hakim ICJ telah menghabiskan tujuh tahun untuk menimbang tuduhan dari Gambia bahwa penindasan Myanmar melanggar Konvensi Genosida PBB 1948. Isu utama dalam kasus ini adalah membuktikan adanya niat untuk menghancurkan suatu kelompok etnis atau agama, baik sebagian maupun seluruhnya.
Pendiri Legal Action Worldwide (Law) yang mewakili ratusan penyintas, Antonia Mulvey, mengaku optimistis secara hati-hati bahwa pengadilan akan meminta pertanggungjawaban penuh Myanmar. Ia menegaskan tindakan pemerintah menunjukkan pola perilaku yang jelas untuk memusnahkan kelompok tersebut.
"Serangan terhadap desa-desa berlangsung dengan cara yang sama. Mereka akan menyerang warga sipil, membakar desa, memisahkan pria dan wanita, melakukan kekerasan seksual, dan kemudian saat mereka melarikan diri, mereka terus membunuh mereka," papar Mulvey.
Sebelumnya, dua kasus ICJ terkait kekejaman di Balkan gagal menetapkan negara bertanggung jawab langsung atas genosida, meski Serbia dinyatakan bersalah karena gagal mencegah genosida Srebrenica. Mulvey menilai poin penting dalam putusan kali ini adalah bagaimana pengadilan menilai pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai tindakan genosida, termasuk temuan mutilasi alat kelamin dan penggigitan wajah perempuan untuk menghentikan reproduksi.
"Ya, kami akan mengatakan kekerasan seksual adalah bagian penting untuk menunjukkan niat mereka menghancurkan kelompok tersebut," tegasnya.
"Anda tidak perlu memperkosa orang beramai-ramai, membunuh anak-anak mereka di depan mereka, atau memutilasi mereka di depan umum. Apa tujuan dari itu? Tujuannya adalah untuk menghancurkan kelompok tersebut."
Pada Januari lalu, ICJ menggelar sidang tertutup untuk mendengar langsung kesaksian penyintas Rohingya dari kamp pengungsian di Bangladesh. Seorang saksi mengaku anaknya direnggut, ditikam, dan dilempar ke api, sementara saksi lain melihat tumpukan jenazah di kuburan massal.
Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow dalam persidangan menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum internasional yang rumit. Ia mengingatkan pengadilan bahwa nyawa manusia nyata menjadi taruhannya.
"Ini tentang orang-orang nyata, kisah nyata, dan kelompok manusia nyata. Rohingya di Myanmar telah ditargetkan untuk dihancurkan," tutur Jallow.
Myanmar sendiri membantah telah melakukan genosida dan mengklaim operasinya menargetkan pemberontakan militan. Selama puluhan tahun, warga Rohingya telah dicabut kewarganegaraannya dan mengalami diskriminasi di negara bagian Rakhine hingga memuncak pada operasi pembersihan militer pada 2017, termasuk pembantaian warga dan penenggelaman anak-anak di desa Tula Toli yang kini rata dengan tanah.
Putusan bersalah dari ICJ akan menambah tekanan internasional terhadap pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing, yang memimpin militer pada 2016-2017 dan mengkudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021 hingga memicu perang saudara. Mantan jenderal yang dilantik sebagai presiden sipil pada April lalu lewat pemilu yang dikecam dunia itu juga tengah diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Bagi banyak pengamat, putusan ini akan menjadi petunjuk terkuat mengenai cara hakim menilai gugatan genosida Afrika Selatan terhadap Israel atas kampanye militernya di Gaza. Meskipun pemerintahan Joe Biden sebelumnya telah menganggap krisis Rohingya sebagai genosida, Washington belakangan gencar menyerang badan HAM internasional termasuk menjatuhkan sanksi kepada ICC.
Duta Besar AS untuk PBB di bawah pemerintahan Donald Trump, Mike Waltz, bahkan memperingatkan agar ICJ tidak menetapkan standar genosida yang bisa digunakan untuk menjerat tentara sekutu, merujuk pada pasukan Israel.
Di sisi lain, para pendukung kasus Myanmar berharap putusan ini mendorong negara-negara memblokir pengiriman senjata dan bahan bakar jet, meski penegakan lewat Dewan Keamanan PBB dinilai sulit terwujud akibat perpecahan AS dan China.
Saat ini, lebih dari 1 juta warga Rohingya masih bertahan di kamp pengungsian terbesar dunia di Bangladesh, sementara kurang dari 600.000 orang diperkirakan masih tersisa di Myanmar. Seorang pengungsi Rohingya di dalam Myanmar berharap putusan ICJ dapat mengakhiri penganiayaan dan diskriminasi selama puluhan tahun.
"Kami tidak hanya meminta simpati semata. Kami meminta keadilan, pengakuan, hak yang sama, dan masa depan di mana anak-anak kami dapat hidup dengan aman dan bermartabat di tanah air mereka sendiri," pungkasnya.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]