MARKET DATA

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-Undang Besok

Dovana Hasiana,  CNBC Indonesia
18 November 2026 15:13
Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan seputar program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Foto: Ari Budi

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada besok, Kamis (19/11/2026).

Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Panja RUU Perampasan Aset yang juga merupakan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan pengesahan bakal dilakukan di sela rapat paripurna besok.

"Iya (rapat paripurna besok)," ujar Habiburokhman saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Adapun, pengesahan ini dilakukan usai DPR dan pemerintah melakukan pembahasan tingkat pertama. Keduanya kemudian sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna besok.

Dalam laporannya, Habiburokhman mengatakan, ada 10 poin penting pengaturan yang termuat dalam RUU Perampasan Aset. Poin-poin penting ini kata dia hasil pembahasan panja terhadap naskah RUU melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang jumlahnya 397. Terdiri dari DIM tetap 160, DIM redaksional 135, DIM substansi 40, DIM dihapus 44, dan DIM substansi baru 18.

Adapun poin-poin penting yang menjadi pokok pembahasan panja dan telah disepakati para anggota Komisi III DPR sebagai berikut:

1. Judul, prinsip, dan azas hukum


Dalam pembahasan ini yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektitivitas, proporsionalitas, akuntabiltias, dan perlindungan HAM.


2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pindana korupsi dan lainnya


Termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta berdampak kepada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, yang menurut Habiburrokhman jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.


3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada tindak pidana korupsi dan lainnya


Dalam pengaturannya ini termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.


4. Pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana


Pengaturan prosedur ini dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.


5. Jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.


6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.


7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana


Dilakukan oleh badan yang kompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian, serta pelepasannya.


8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.


9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan


Terkait ini, pengaturan dilakukan agar perampasan aset tidak semata-mata digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum


10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Tok! RUU Perampasan Aset Disetujui DPR, Ini Poin Penting Pengaturannya


Most Popular
Features