Tak Ada Dana Cadangan Pesangon-Izin Perusahaan Dicabut, Ini Kata Kadin
Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah tidak gegabah dalam menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon. Pasalnya, aturan baru dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan membuka peluang sanksi hingga pencabutan izin berusaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, pihaknya memahami pentingnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan, agar kewajiban perusahaan dalam menyediakan dana cadangan pesangon benar-benar dijalankan.
Namun, penerapan sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Kadin menilai sanksi perlu diberikan secara bertahap dan proporsional.
"Kadin memahami pentingnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan, agar kewajiban perusahaan benar-benar dijalankan," ujar Erwin kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pencabutan izin usaha seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila perusahaan melakukan pelanggaran serius dan tidak melakukan perbaikan setelah melalui proses pembinaan maupun peringatan.
"Pencabutan izin usaha seharusnya menjadi langkah terakhir terhadap pelanggaran serius yang tidak diperbaiki setelah melalui proses pembinaan dan peringatan," tegasnya.
Erwin mengingatkan, kebijakan yang bertujuan melindungi hak pekerja jangan sampai justru membuat perusahaan berhenti beroperasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan risiko kehilangan pekerjaan yang lebih besar bagi para pekerja.
"Jangan sampai kebijakan yang bertujuan melindungi pekerja justru mengakibatkan perusahaan berhenti beroperasi, dan menciptakan risiko kehilangan pekerjaan yang lebih besar," kata dia.
Karena itu, Kadin mendorong pemerintah mengutamakan pendekatan pembinaan, kepatuhan secara bertahap, serta memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan sebelum menjatuhkan sanksi yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
Aturan Sanksi dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Adapun kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 253 ayat (1), disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (3) dan ayat (4).
Sementara itu, Pasal 253 ayat (6) mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon.
Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Adapun tata cara pengenaan sanksi tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (7).
Erwin mengatakan, pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dan karakteristik masing-masing sektor usaha dalam menerapkan aturan tersebut.
Bagi Kadin, perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha harus berjalan beriringan. Perusahaan yang sehat dan produktif dinilai menjadi pondasi penting untuk mempertahankan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.