Cuti Bersama Tak Potong Jatah Cuti Tahunan, Ini Efeknya ke Pengusaha
Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti aturan baru mengenai cuti bersama yang tidak lagi mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Kebijakan ini dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan, terutama bagi industri yang harus tetap beroperasi selama periode libur bersama.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Namun, menurutnya, penerapan kebijakan ketenagakerjaan tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha dalam menjaga produktivitas, serta keberlangsungan operasional perusahaan.
"Apabila cuti bersama tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan, maka secara ekonomi terdapat tambahan hari tidak produktif yang harus dikelola perusahaan, khususnya pada sektor industri yang memiliki target produksi dan jadwal pengiriman yang ketat," ujar Erwin kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Dia menilai, potensi tambahan biaya terutama akan dirasakan perusahaan yang harus mempertahankan operasional selama periode cuti bersama.
Industri manufaktur, logistik, transportasi, energi, pertambangan, hingga sektor pelayanan publik memiliki karakteristik operasional yang tidak selalu memungkinkan penghentian kegiatan secara serentak.
Perusahaan pun berpotensi menghadapi tambahan biaya untuk pengaturan tenaga kerja, penyesuaian jadwal produksi, hingga pembayaran lembur atau kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Potensi tambahan biaya tentu ada, terutama bagi perusahaan yang harus mempertahankan operasional selama periode cuti bersama," jelasnya.
Meski demikian, Erwin menilai besarnya dampak kebijakan tersebut akan berbeda pada setiap perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem kerja fleksibel dan perencanaan produksi yang baik dinilai relatif lebih mudah mengelola perubahan tersebut.
"Yang perlu dijaga adalah agar kebijakan ini tidak menurunkan daya saing industri nasional, terutama ketika perusahaan juga menghadapi tekanan biaya energi, bahan baku, logistik, dan tenaga kerja," kata dia.
Untuk menyiasati aturan tersebut, dunia usaha perlu melakukan penyesuaian melalui perencanaan produksi lebih awal, pengaturan jadwal kerja bergilir, hingga optimalisasi sistem shift.
Khusus industri yang beroperasi selama 24 jam, pengaturan cuti perlu dilakukan secara bergantian agar hak pekerja tetap terpenuhi tanpa mengganggu kontinuitas produksi.
Kadin juga mendorong perusahaan memperkuat dialog bipartit antara manajemen dan pekerja sehingga pengaturan cuti dapat dilaksanakan secara adil dan produktif.
Aturan Cuti Bersama dalam UU Ketenagakerjaan
Ketentuan mengenai cuti bersama tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 118 ayat (5), pemberi kerja wajib memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Selanjutnya, Pasal 118 ayat (6) menegaskan bahwa dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh.
Sementara itu, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Atas ketentuan tersebut, Kadin memandang masih diperlukan kejelasan aturan teknis, terutama mengenai penerapan cuti bersama pada perusahaan swasta, pengaturan bagi sektor yang beroperasi terus-menerus, serta mekanisme kompensasi dan penjadwalan kerja.
"Kadin memandang perlunya kejelasan aturan teknis, terutama mengenai penerapan cuti bersama pada perusahaan swasta, pengaturan bagi sektor yang beroperasi terus-menerus, serta mekanisme kompensasi dan penjadwalan kerja," ungkap Erwin.
Ia berharap pemerintah membuka ruang konsultasi dengan dunia usaha dan serikat pekerja sebelum ketentuan tersebut diterapkan secara menyeluruh.
Prinsipnya, perlindungan pekerja harus berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha. Sebab, perusahaan yang sehat dan produktif merupakan pondasi utama penciptaan lapangan kerja.
(wur) [Gambas:Video CNBC]