MARKET DATA

Pengusaha Ingatkan Ancaman Bom Waktu di 2029, Perikanan RI Bisa Bahaya

Martyasari Rizky,  CNBC Indonesia
17 November 2026 13:40
Diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: Diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha perikanan mengingatkan adanya potensi kelebihan pasokan atau overproduksi ikan pada 2029 seiring masifnya program budidaya ikan tematik yang dijalankan pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan terjadi apabila pasar tidak disiapkan untuk menyerap tambahan produksi, terutama jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berlanjut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) Susilo Hartoko, mengatakan program budidaya ikan tematik yang menargetkan 40.000 lokasi hingga 2029 berpotensi menghasilkan tambahan produksi ikan budidaya sekitar 1,2 juta ton per tahun.

Menurutnya, tambahan produksi tersebut harus diimbangi dengan kepastian pasar, agar tidak justru menjadi persoalan baru bagi para pembudidaya.

"Kalau kita berbicara mengenai market, tentunya kalau untuk market dalam negeri ini, kami menghitung dengan potensi budidaya tematik saja dari 40.000, kalau dijalankan berarti menjadi bom waktu itu nanti di tahun 2029. Itu menjadi bom waktu, lho. Kalau nanti pasca-2029 program (MBG) ini tidak dijalankan, risikonya akan tinggi, terjadi overproduksi," ujar Susilo dalam diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, selama ini program MBG menjadi salah satu pasar potensial bagi hasil produksi perikanan budidaya. Namun, ketergantungan terhadap program tersebut perlu diantisipasi, mengingat produksi ikan akan terus berjalan, sementara keberlanjutan permintaan belum tentu terjamin.

Susilo memperkirakan, produksi lele dan patin yang saat ini menjadi salah satu komoditas utama budidaya sudah mencapai sekitar 1,4 juta ton. Jika ditambah produksi dari program budidaya tematik, potensi pasokan ikan akan meningkat signifikan.

"Kami menghitung pasokan atau stok produk kalau program ini untuk budidaya saja ya, saya tidak berbicara di aspek ikan tangkap, hanya budidaya saja, kurang lebih dalam satu tahun pasca-2029 itu kita punya stok untuk budidaya saja dari program tematik saja itu hampir 1,2 juta ton per tahun. Sementara kami saat ini di budidaya untuk lele sama patin saja itu 1,4 juta ton. Berarti hampir terjadi kenaikan 100%," jelasnya.

Menurut Susilo, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasar jangka panjang sebelum mendorong peningkatan produksi secara masif. Sebab, pasar yang hanya mengandalkan program pemerintah berisiko membuat pembudidaya kesulitan menjual hasil panen apabila terjadi perubahan kebijakan.

Dia juga menilai pasar alternatif seperti kebutuhan konsumsi untuk penyelenggaraan ibadah haji belum cukup besar untuk menyerap tambahan produksi ikan tersebut.

"Kemarin kalau kita sudah berusaha bernegosiasi dengan Kemenhaj untuk kebutuhan haji itu berapa persen? Tidak ada satu persennya daripada stok produk yang akan kita hasilkan. Sehingga kalau untuk kebutuhan ending daripada bisnis ini, kami sebagai pelaku usaha, adalah kebutuhan dalam negeri, itu yang harus ditinjau," ucap dia.

Karena itu, Susilo meminta pemerintah menyiapkan skema penyerapan hasil produksi secara berkelanjutan, termasuk memastikan keterlibatan dapur-dapur SPPG dalam program MBG.

Dia berharap kebijakan pemerintah tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga menjamin hasil budidaya dapat terserap pasar.

Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kepastian permintaan ikan di dalam negeri.

Dalam aturan tersebut, salah satu rencana aksi yang didorong adalah konsumsi atau penyajian ikan minimal dua kali dalam seminggu di dapur.

Namun, Susilo menilai kebijakan itu perlu diturunkan menjadi aturan teknis yang mengikat hingga tingkat dapur SPPG. Dia meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan keputusan yang dapat diteruskan kepada kepala regional hingga koordinator wilayah dan pengelola dapur.

"Karena kita berbicaranya tidak satu tahun. Kalau saya menghitungnya itu kan terjadi nanti bom waktu terkait dengan produksi itu nanti di 2029," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Yuwono, mengatakan pemerintah memang tengah memperkuat produksi perikanan untuk memastikan ketersediaan pangan biru atau blue food sebagai sumber protein masyarakat.

KKP menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 5.000 lokasi hingga 2029 dan pengembangan budidaya ikan tematik di 40.000 lokasi hingga tahun yang sama.

Selain itu, terdapat program revitalisasi tambak Pantura sekitar 14.000 hektare, modeling tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare, modernisasi 4.582 unit kapal ikan, serta program swasembada garam.

Budi menjelaskan, pengembangan budidaya tematik juga dirancang untuk mendukung kebutuhan protein dalam program MBG. Komoditas yang dikembangkan disesuaikan dengan preferensi konsumsi masyarakat di masing-masing wilayah, seperti lele dan nila di Pulau Jawa.

"Jadi dua program besar ini memang kita sukseskan bareng-bareng, dan kita mau menaikkan peran ikan untuk memenuhi kebutuhan protein adik-adik siswa. Karena apa yang mereka konsumsi hari ini, itu juga akan menentukan bagaimana mereka ke depannya," ujar Budi dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, pemerintah juga mendorong penguatan rantai pasok, penanganan pascapanen hingga pengolahan ikan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan industri.

Dengan demikian, peningkatan produksi diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi bahan baku industri pengolahan perikanan.

(dce) [Gambas:Video CNBC]
Next Article China Jauh Kalahkan Produksi Perikanan RI, Begini Rencana Trenggono


Most Popular
Features