MK Tolak Gugatan Larangan Rekam Pejabat Pajak, Tapi...
Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait ketentuan mengenai larangan hak wajib pajak dan/atau kuasanya melakukan perekaman audio visual pada saat pertemuan dengan fiskus atau pejabat pajak.
Permohonan uji materiil itu sebelumnya disampaikan oleh seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kuasa wajib pajak, yakni Fungsiawan, melalui Permohonan Nomor 211/PUU-XXIII/2025 terhadap norma Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam UU itu, fungsiawan menilai norma yang diuji menimbulkan multitafsir yang berlebihan sehingga timbul ketentuan mengenai larangan hak wajib pajak dan/atau kuasanya melakukan perekaman audio visual pada saat pertemuan dengan fiskus atau pejabat pajak.
Menurut Pemohon, norma tersebut kabur sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang menyangkut pembelaan dirinya maupun kliennya dalam proses perpajakan.
Meski permohonan pemohon dalam perkara itu ditolak, Mahkamah Konstitusi menegaskan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan tidak hanya diamanatkan kepada pejabat atau tenaga ahli, melainkan juga kepada wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
"Mahkamah perlu menegaskan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan tidak hanya menjadi kewajiban pejabat atau tenaga ahli, wajib pajak atau kuasa wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk menjaganya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang Pengucapan Putusan dikutip Selasa (17/11/2026).
Arsul menuturkan Pemohon mendalilkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menafsirkan wajib pajak dan kuasa wajib pajak sebagai bagian dari "pihak lain" sehingga menyebabkan wajib pajak dan/atau kuasa dilarang untuk mengakses informasi tentang dirinya dan dilarang merekam audio visual terhadap pelaksanaan perpajakannya sendiri.
Dengan begitu, Pemohon memohon agar Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021 selain mencantumkan frasa "wajib pajak", juga ditambahkan "dan/atau kuasa wajib pajak".
Berkaitan dengan pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, Arsul mengatakan bahwa benar wajib pajak diperkenankan untuk menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Penunjukan kuasa wajib pajak diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 9 UU 7/2021 serta Pasal 32 ayat (3a) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 9 UU 7/2021 mengatur mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh kuasa yang ditunjuk oleh orang pribadi atau badan.
Meskipun pasal tersebut memberikan mekanisme formal bagi wajib pajak untuk menunjuk kuasa yang bertindak atas namanya, tetapi peraturan yang diuji Pemohon tetap menegaskan hak substantif atas akses data tetap melekat pada wajib pajak sebagai pemilik kepentingan umum, sedangkan kuasa hanya merupakan perpanjangan kehendak dalam pelaksanaan tersebut.
Karena itu, menurut Mahkamah, keberadaan "kuasa wajib pajak" tidak perlu dinormakan dalam Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021.
"Dalam kaitan ini, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas informasi perpajakan hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang memiliki legitimasi formal, misalnya melalui penugasan jabatan, persetujuan tertulis, atau pemberian kewenangan administratif yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan," tutur Arsul.
Menurut Mahkamah, Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021, tidak menempatkan wajib pajak sebagai pihak lain, justru norma ini memberikan perlindungan terhadap wajib pajak, karena melarang pejabat untuk memberitahukan informasi yang diketahuinya ataupun informasi yang diberitahukan wajib pajak kepadanya.
Karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret Pemohon, menurut Mahkamah, DJP yang dianggap menutup akses data pada saat Pemohon menjalankan tugasnya sebagai kuasa wajib pajak, seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab, sepanjang kuasa wajib pajak ialah mewakili kepentingan wajib pajak secara sah, maka dalam rangka mendapatkan informasi, mulai dari penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan hingga pembahasan akhir, kuasa/wajib pajak diberikan akses yang luas mendapatkan informasi pemeriksaan yang dilakukan.
"Dalam kaitan ini, berkenaan dengan rekaman audio visual dan live streaming sebagaimana yang dipermasalahkan Pemohon, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengatur secara tegas hak bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual dan live streaming," kata Arsul.
Dengan kata lain, kegiatan perekaman audio visual dan live streaming oleh wajib pajak atau kuasanya tidak termasuk dalam kegiatan yang merupakan bagian dalam proses pemeriksaan wajib pajak.
Dengan demikian, adanya larangan kegiatan perekaman audio visual dan live streaming oleh wajib pajak atau kuasanya sesungguhnya bukan termasuk yang menjadi objek larangan yang didasarkan pada ketentuan yang dimohonkan pengujian.
Sekalipun hal tersebut berkenaan dengan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bukan berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021, melainkan berkenaan dengan peraturan pelaksana yang menyandarkan kepada norma pasal tersebut.
"Oleh karena itu, pejabat pajak tidak dibenarkan menggeneralisir dengan melarang setiap hal dengan mendasarkan pada norma tersebut untuk menutup semua informasi termasuk yang tidak berkaitan dengan wajib pajak yang tidak ada hubungannya dengan data perpajakan, termasuk memperlakukan secara berbeda antar wajib pajak atau kuasa wajib pajak," tegas Arsul.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]