Posisi 7 Partai Pendukung Prabowo Terkait Cawapres Pengganti Gibran
Lampung Selatan, CNBC Indonesia - Koalisi partai politik pendukung pemerintah sepakat menyerahkan penentuan sosok calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diutarakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kepada wartawan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sabtu (14/11/2026) malam.
Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, pemimpin parpol anggota koalisi pendukung pemerintah telah dipanggil Prabowo untuk bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.
"Kita sudah sepakat, parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama. Nanti dari parpol-parpol pengusung, yang pengusung, ya," ujar Zulhas yang juga menjabat sebagai menteri koordinator bidang pangan.
"Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat. Nanti harus mengajukan calon. Kemudian presiden satu, dari kita satu, baru diajukan ke MPR. Sabar sedikit, ya, seminggu lagi sudah ketahuan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Zulhas memastikan PAN tidak akan mengusulkan nama cawapres. Ia pun mengeklaim hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kader sebagai kandidat RI2.
"Kita sepakat dari Gerindra dan serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden, siapa yang beliau nyaman siapa yang beliau setuju ya, siapa yang beliau tadi, nyaman. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden. Nanti untuk kader-kader dari Gerindra," kata Zulhas.
Ketika menghadiri peresmian pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo turut menyinggung sosok yang akan menggantikan Gibran sebagai cawapres.
"Saya kira, menteri-menteri ada yang menyaksikan, tadi malam, saya masih bekerja sampai jam 12 malam. Pagi-pagi sudah berangkat ke sini. Dari sini, saya berangkat ke Manila, ASEAN. Bukan jalan-jalan," ujarnya.
"Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ, kembali, harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari Yang Di Atas, Yang Maha Kuasa," lanjut ketua umum Partai Gerindra tersebut.
Berikut perincian sikap tujuh parpol pendukung pemerintah sebagaimana dikutip berbagai sumber:
Gerindra
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026), memastikan seluruh proses pengisian kekosongan jabatan wapres berjalan sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana MPR akan memilih dari dua nama yang diusulkan oleh Prabowo.
Sugiat mengatakan Gerindra menghormati sepenuhnya mekanisme demokrasi di parlemen terkait mekanisme pemilihan wapres baru. Dia menyakini calon yang akan diusulkan ke MPR pasti memiliki kemampuan serta bisa merangkul berbagai elemen bangsa.
"Dua nama yang akan diajukan Presiden nantinya bukanlah pelengkap atau formalitas prosedural, melainkan dua figur yang sama-sama memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Sugiat juga meyakini bahwa seluruh parpol yang tergabung dalam koalisi memiliki kedewasaan politik. Dia mengatakan keputusan final dalam pemilihan Wapres adalah konsensus bersama demi menyukseskan agenda pembangunan nasional.
"Dinamika penjaringan nama hanyalah fase sementara dalam proses ketatanegaraan. Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," kata Sugiat.
Sugiat mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan penerimaan publik terhadap calon yang akan diusulkan ke MPR. Dia juga mengapresiasi gerak cepat pimpinan MPR yang telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026 agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa kekosongan yang berlarut.
"Meski menjadi kewenangan penuh Presiden, Bapak Prabowo tetap mengedepankan musyawarah dengan para pimpinan partai koalisi seperti pertemuan di Istana Bogor untuk mendengar masukan dan menjaga soliditas pemerintahan," ujarnya.
Sugiat berterima kasih atas aspirasi dari pimpinan PAN maupun pandangan dari Golkar yang menyebut kader Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono layak masuk dalam bursa wapres baru. Dia mengatakan fokus utama Prabowo bukan latar belakang partai tapi sosok yang memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, dan pemahaman mendalam terhadap percepatan program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.
"Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan presiden," kata Sugiat.
"Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan," sambungnya
PAN
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan tidak akan mengusung kader PAN sebagai kandidat wapres. Ia pun memastikan semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya.
"Kita sepakat dari Gerindra dan serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden, siapa yang beliau nyaman siapa yang beliau setuju ya, siapa yang beliau tadi, nyaman. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden. Nanti untuk kader-kader dari Gerindra," ujar Zulhas kepada wartawan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sabtu (14/11/2026) malam.
PKS
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan bahwa PKS tidak mengusulkan nama kadernya sebagai cawapres pengganti Gibran. PKS menghormati kewenangan Prabowo dalam mengusulkan cawapres kepada MPR.
"PKS tidak mengusulkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden. Kami menghormati kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami juga menghormati hak kawan-kawan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu," ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Kholid menyampaikan bahwa pengisian jabatan wapres harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua nama cawapres kepada MPR, kemudian MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan.
"Bapak presiden tentu yang paling memahami kebutuhan pemerintahan dan siapa figur yang paling dapat beliau andalkan untuk membantu memimpin republik ini. Kami menghormati sepenuhnya hak dan kewenangan beliau untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR," tegasnya.
Kholid berharap figur yang diajukan Prabowo memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Ketiganya diperlukan agar wapres dapat menjalankan amanah dengan baik, memperkuat kerja pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
"Prinsipnya, siapa pun figur yang akan beliau ajukan kepada MPR, kami berharap merupakan sosok yang memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Figur yang mampu membantu presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik," katanya.
Kholid menekankan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden perlu memperkuat kesinambungan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat. Ia berharap seluruh pihak menjaga suasana politik yang kondusif serta menghormati proses yang berjalan sesuai konstitusi.
"Harapan kami, stabilitas politik dapat terus terjaga, roda pemerintahan berjalan efektif, dan program-program kerja Presiden Prabowo terlaksana dengan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. Keberhasilan itu harus dirasakan oleh rakyat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin meningkat," ujar Kholid.
Demokrat
Partai Demokrat tidak mengajukan nama cawapres menyusul keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum AHY) dalam pernyataan pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujar AHY.
Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, AHY menjelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Partai Demokrat menyerahkan pengusulan calon kepada Prabowo dan menghormati kewenangan MPR untuk memilih.
Sikap tersebut telah dikonsultasikan oleh AHY melalui sambungan video pada Jumat (13/11/2026) pagi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
PKB
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Prabowo dan partai koalisi masih membicarakan nama-nama cawapres pascapengunduran diri Gibran. Jazilul meyakini cawapres nantinya adalah sosok yang berpengalaman bekerja dengan Prabowo.
"Iya, sudah ada pertemuan dengan para ketum partai koalisi tapi saya belum tahu bakal nama-nama yang akan digodok dan diusulkan oleh Presiden ke MPR," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Jazilul mengatakan PKB menyerahkan pencalonan wapres kepada Prabowo. Dia yakin Prabowo akan memberikan pilihan yang terbaik.
"Sepanjang pengetahuan saya PKB dan partai koalisi lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Bolanya sepenuhnya di tangan Pak Prabowo, semoga mendapatkan yang terbaik," ucap dia.
Lebih lanjut, Jazilul juga membocorkan kisi-kisi cawapres pengganti Gibran. Dia menyebut cawapres nantinya adalah sosok yang sudah lama bekerja sama dengan Prabowo.
"Hemat saya, sosok yang memiliki chemistry dan pengalaman panjang bekerja sama dengan Pak Prabowo sekaligus diharapkan dapat memenuhi harapan dan meningkatkan kepercayaan publik," tuturnya.
Golkar
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng, menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama cawapres untuk menggantikan Gibran yang mengundurkan diri. Mekeng mengatakan, kewenangan mengajukan dua nama cawapres berada di tangan Prabowo. Karena itu, Golkar menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada presiden.
"Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas," kata Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Mekeng, tidak ada ketentuan yang mengharuskan cawapres berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Ia mengatakan, Prabowo dapat mempertimbangkan figur dari berbagai latar belakang, baik kader partai politik maupun kalangan profesional, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Mekeng juga menyatakan Golkar tidak mempermasalahkan apabila Prabowo mengajukan calon dari luar koalisi pemerintah.
Nasdem
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo ihwal penentuan sosok pengganti Gibran sebagai wapres. Dia mengatakan sosok wapres yang baru harus punya sejumlah kriteria agar bisa membantu presiden menjalankan pemerintahan.
"Sepenuhnya dipercayakan kepada Presiden," kata Hermawi kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Hermawi mengatakan latar belakang partai politik atau status nonpartai tak jadi persoalan dalam menentukan sosok wakil presiden. Menurutnya, hal terpenting ialah figur yang dipilih merupakan yang terbaik untuk Indonesia.
"Yang penting wapres harus kompatibel dengan Presiden, cerdas, dan berwawasan global serta bisa mengayomi masyarakat yang majemuk ini," ujarnya. "Tidak penting asal-usul dari partai atau bukan, yang penting yang terbaik buat negeri," sambungnya.
Dia mengatakan Nasdem tak mengusulkan nama kepada Prabowo. Dia mengatakan sosok pengganti Gibran merupakan kewenangan Prabowo.
"Tidak (mengusulkan nama) karena memang menurut UUD 45 kewenangan mengajukan ada di presiden," kata Hermawi.