KKP Dorong Laut Masuk Agenda Utama Solusi Iklim Global di COP31
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengakuan internasional untuk menempatkan ekosistem laut menjadi bagian integral dari solusi perubahan iklim global dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, bahwa penguatan peran laut dalam agenda iklim global sejalan dengan komitmen Indonesia mengembangkan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Menurutnya, perlindungan dan pemulihan ekosistem laut tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang besar, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang harus kita jaga dan pulihkan. Melalui pendekatan ekonomi biru, kita ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang," ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan di COP31, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano menegaskan, bahwa laut tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek terdampak perubahan iklim. Untuk itu dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama, yakni penguatan hasil COP31, keberlanjutan proses kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), serta percepatan implementasi aksi iklim berbasis ekosistem laut.
"Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi," ujar Irwan dalam intervensi Indonesia pada dialog tersebut.
Irwan menjelaskan, bagi Indonesia, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan infrastruktur alami yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekosistem, menjaga ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Ketiganya juga menjadi solusi berbasis alam kelautan yang memiliki potensi besar dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pihaknya juga menekankan pentingnya keberlanjutan Mandat Glasgow yang telah membentuk ruang dialog mengenai laut dalam kerangka UNFCCC. Indonesia mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris, dengan pelaksanaan secara sukarela, menghormati kondisi nasional masing-masing negara, dan berorientasi pada dukungan implementasi.
Menurut Irwan, isu kelautan perlu terus mendapatkan perhatian dalam agenda UNFCCC tanpa menambah beban pelaporan bagi negara-negara. Hal ini mengingat sejumlah aksi kelautan yang tercantum dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) baru akan memasuki tahap implementasi setelah 2030.
"Pekerjaan ke depan perlu memanfaatkan data dasar dan indikasi awal kemajuan yang telah dicapai. Dengan demikian, proses kerja sama dapat mendukung implementasi nyata tanpa menciptakan beban tambahan bagi negara-negara," jelasnya.
Pada aspek implementasi, Irwan menyampaikan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second NDC, dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Indonesia juga tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan berbagai komitmen kelautan masih membutuhkan dukungan internasional. Karena itu, Indonesia mendorong perluasan akses terhadap pendanaan berbasis hibah, penguatan dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru menjadi aksi iklim di tingkat regional.
"Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata," tegas Irwan.Â