Guru PPPK Paruh Waktu jadi ASN, Tempat Mengajar Bakal Diatur Ulang
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan, para guru yang terdaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan digaji oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Meski begitu, penting dicatat bahwa lokasi penempatan mereka untuk mengajar akan diatur ulang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), setelah menjadi PPPKÂ yang merupakan bagian dari golongan ASN.
"Penempatan guru ditata berdasarkan neraca guru nasional yang disusun Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah. Rincian penempatan dan redistribusi dijelaskan oleh kementerian tersebut," dikutip dari postingan akun sosial media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Sabtu (14/11/2026).
Pengalihan para guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu ini akan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2026, melalui mekanisme pengalihan yangtelah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026.
"Sampai pengalihan dilaksanakan, gajinya tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat bekerja sesuai perjanjian kerja," tulis Bakom RI dalam postingan instagramnya.
Terhadap guru di lingkungan Kementerian Agama penataannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama selaku instansi pembina, termasuk peta jalan, kebutuhan anggaran, dan keberlanjutan guru non-ASN pada satuan pendidikan binaannya.
Adapun untuk guru honorer alias non ASN yang selama ini mengabdi, dan masa perjanjian kerjanya akan berakhir pada Desember 2026, kontraknya akan diperpanjang.
Kebijakan ini mencakup sekitar 172.323 guru yang mengajar di sekolah negeri serta 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menggelar serangkaian rapat lintas kementerian yang difasilitasi pimpinan DPR pada 6 November 2026.
"Jadi bagi guru non-ASN yang mengajar baik di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik, yang saat ini sesuai dengan perjanjian kerja akan berakhir di Desember 2026, pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan perpanjangan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Jumat (6/11/2026).
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]