Pemerintah Fokus Benahi Program MBG, Pakar Sarankan Hal Ini!
Jakarta, CNBC Indonesia - Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah yang memiliki tujuan besar dalam mendorong pemenuhan gizi dan masa depan anak Indonesia. Sehingga adanya kekurangan dalam pelaksanaan program ini tentu menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
Pemerintah menyiapkan empat langkah prioritas untuk membenahi Program MBG. Langkah pembenahan yang akan dilakukan yakni mempercepat pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan meningkatkan keamanan dan mutu gizi makanan; dan keempat menertibkan data penerima manfaat serta pemberantasan penyimpangan.
Untuk mempercepat pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, BGN melaksanakan aktivasi tahap kedua yakni 980 SPPG baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Dewan Pengawas dan Pengajar Ikatan Komite Audit Indonesia Wisnu Aji Nugroho mengungkapkan program MBG tidak boleh menjadi program makan siang yang mahal secara logistik dan lemah secara gizi.
"Ia harus menjadi katalis untuk membangun ekosistem protein di daerah: kandang, pakan, dan rantai dingin yang dibangun di wilayah sendiri. Tanpa itu, MBG hanya akan memperkuat ketergantungan antar-daerah yang selama ini menjadi akar defisit protein," tulis dia dikutip Jumat (13/11/2026).
Dia juga merekomendasikan agar tahapan awal program ini difokuskan pada wilayah 3T dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi, serta kantong-kantong rawan stunting. Dia menegaskan intervensi gizi harus menyasar bagi yang paling membutuhkan agar evaluasi dampak bisa dilakukan secara presisi dan terukur sebelum program diduplikasi ke wilayah lain.
"Skala program ini tidak kecil: hingga Oktober 2026, MBG telah menjangkau 57,49 juta penerima manfaat melalui 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," tulis dia.
Terlebih program MBG turut membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Melalui keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, dan peternak dalam rantai pasok pangan, program ini berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Selain itu, pelaksanaan MBG juga melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak dapat menyediakan bahan pangan, koperasi berperan menghimpun produk anggota, sementara UMKM dan BUMDes berpeluang terlibat dalam penyediaan maupun distribusi kebutuhan pangan.
Dalam skema ini, SPPG menjadi titik penting yang menghubungkan kebutuhan program dengan pemasok. Pengadaan dari produsen lokal berpotensi menciptakan pasar bagi pelaku usaha di sekitar wilayah layanan sekaligus menjaga kesinambungan permintaan.
Lebih lanjut MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program ini, terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Kedua angka penerima manfaat tersebut menggunakan periode pencatatan berbeda.
(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]