Pemerintah Usul Aset Pelaku Pidana di Luar Negeri Bisa Disita
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra mengonfirmasi pemerintah mengusulkan bisa melakukan pemblokiran penyitaan aset tindak pidana yang berada di luar negeri.
Hal ini sebagaimana termaktub dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 158 dan 159 yang dibahas dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana pada Rabu (11/11/2026).
Dalam dokumen DIM yang ditayangkan pada rapat tersebut, disebutkan bahwa dalam hal aset yang akan diblokir atau disita berada di luar negeri, permintaan pemblokiran atau penyitaan aset diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut. Ketentuan yang termaktub dalam DIM nomor 158 ini juga sudah mendapatkan persetujuan tim perumus.
"Iya (permintaan pemblokiran atau penyitaan aset diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut)," ujar Dhahana saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, dikutip Kamis (12/11/2026).
Dalam DIM nomor 159, disebutkan bahwa dalam hal permintaan pemblokiran atau penyitaan ditolak oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut, penyidik dapat memblokir atau menyita aset lainnya yang berada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut. Ini dilakukan sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai aset tindak pidana yang akan diblokir atau disita.
Bisa Tanpa Putusan
Dhahana juga mengonfirmasi pemerintah mengusulkan bahwa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana bisa dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam DIM nomor 66.
Dalam dokumen DIM yang ditayangkan dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku pidana harus memenuhi ketentuan dan kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan ini juga sudah mendapatkan persetujuan tim perumus.
Dhahana mengatakan perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan tidak berdasarkan putusan kepada tersangka atau terdakwa yang melarikan diri; sakit permanen; atau meninggal dunia. Dalam hal ini, bila yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi melarikan diri; sakit permanen; atau meninggal dunia, maka perampasan aset bisa dilakukan.
"Ya pertama dia sebagai pelaku, ternyata pada saat dinyatakan pelaku itu, dia itu melarikan diri. Dia itu meninggal, dia cacat permanen. Itu yang menjadi subjeknya," ujarnya.
Dalam dokumen DIM yang ditayangkan dalam rapat, disebutkan juga tahapan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ini meliputi penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan; pemberkasan; pengajuan permohonan perampasan aset; pemanggilan; pemeriksaan di sidang pengadilan; putusan; pelaksanaan putusan; dan upaya hukum.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]