DPR Pangkas Sasaran RUU Perampasan Aset, dari 13 Jadi 6 Kejahatan
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah sepakat memangkas cakupan tindak pidana lainnya yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dari semula 13 jenis tindak pidana di luar korupsi, kini jumlahnya dibatasi menjadi enam jenis.
Pembatasan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan mekanisme perampasan aset tidak terlalu luas dan tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan penyederhanaan cakupan tindak pidana dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat.
Pada awal pembahasan, DPR memasukkan sejumlah tindak pidana lain, mulai dari sektor perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, hingga lingkungan hidup.
Namun, cakupan yang terlalu luas dikhawatirkan justru menimbulkan keresahan di masyarakat karena berpotensi membuat penerapan perampasan aset menyasar masyarakat sipil.
"Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, dikutip dari situs DPR, Kamis (12/11/2026).
Menurut Habiburokhman, pembatasan juga mempertimbangkan ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, pengaturan perlu difokuskan pada tindak pidana korupsi serta sejumlah kejahatan lain yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas.
Adapun enam tindak pidana lainnya yang disepakati untuk masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset adalah:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus kategori keenam, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto.
Habiburokhman menegaskan, penyusutan dari 13 menjadi enam tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana lainnya di luar korupsi. Artinya, tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset.
Aset Hasil Kejahatan Bisa Dikembalikan ke Korban
Selain membatasi jenis kejahatan, DPR juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada korban.
Habiburokhman mengatakan, Komisi III beberapa kali menerima kedatangan korban investasi bodong yang meminta agar aset hasil perampasan tidak seluruhnya masuk ke kas negara.
Masyarakat berharap aset tersebut dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana.
Karena itu, pengaturan RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyitaan kekayaan pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan pembatasan enam jenis tindak pidana tersebut dimaksudkan untuk mengunci sasaran perampasan aset secara limitatif.
Menurut dia, penegasan unsur dan karakteristik tindak pidana penting agar ketentuan tidak menimbulkan multitafsir maupun menyulitkan proses pembuktian oleh penyidik.
Ia mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah maupun investasi yang dapat masuk dalam kategori tersebut sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dirumuskan.
"Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menambahkan, ketentuan penipuan dan/atau penggelapan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Menurut dia, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset diterapkan pada berbagai sektor, termasuk perbankan dan pasar modal, sepanjang memenuhi karakteristik yang telah disepakati.
Di sektor perbankan, misalnya, terdapat berbagai bentuk tindak pidana, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan.
Sementara di pasar modal, praktik insider trading juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.
"Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," pungkasnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]