Listrik PLTS Bisa Dipakai 24 Jam, Sudah Terbukti di Daerah RI Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) mengungkapkan keandalan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat dioperasikan secara penuh selama 24 jam di wilayah Melaya, Jembrana, Bali.
Penerapan sistem tenaga surya yang dikombinasikan dengan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai tersebut berhasil menekan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar minyak.
Director of Technology, Engineering, and Sustainability PLN Edwin Nugraha Putra membeberkan keberhasilan pengoperasian PLTS 24 jam tersebut dalam ajang COP31 di Antalya, Turki.
Ia menjelaskan bahwa PLN mengombinasikan penyerapan daya surya pada siang hari dengan penyimpanan energi baterai untuk mengaliri listrik sepanjang hari dan malam.
Sebelum sistem BESS diterapkan, jaringan kelistrikan di lokasi tersebut masih mengandalkan pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar minyak pada rentang waktu pagi hingga siang hari.
Masuknya tenaga surya dan baterai penyimpanan membuat sebagian energi PLTS langsung disalurkan ke sistem, sementara sebagian lainnya disimpan ke dalam BESS, dan BESS bisa digunakan pada malam hari.
"Ini hanya contoh, inilah yang terjadi di Bali. Dari titik ini, kita dapat melihat bahwa pada siang hari, mulai pukul 07.30 pagi, kami masih mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak di Bali, yang ditunjukkan dengan warna hitam, hingga pukul 12.00," ungkap Edwin saat CEO Talks di Paviliun Indonesia COP31 di Antalya, Turki, dikutip Rabu (11/11/2026).
"Namun, dengan memasukkan tenaga surya ke dalam sistem, memungkinkan bagi kami untuk menggunakan sebagian tenaga surya ke dalam sistem pada siang hari, sementara sebagian lainnya, yang berada di B, kami masukkan ke BESS. Kemudian, BESS kamioperasikan pada siang hari dan malam hari,"paparnya.
Pengoperasian BESS pada siang dan malam hari membuat pemanfaatan energi surya dapat berlangsung secara stabil selama 24 jam penuh. Skema integrasi tenaga surya dan BESS di Bali tersebut menjadi percontohan sistem kelistrikan yang siap diterapkan di wilayah lainnya.
"Jadi, memungkinkan bagi kami untuk memasukkan tenaga surya dan BESS ke dalam sistem selama 24 jam. Jadi, inilah contoh yang memungkinkan untuk kami terapkan di Bali. Ini berada di wilayah yang kami sebut Melaya, Jembrana, Bali," tandasnya.
Diluncurkan Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan pembangunan alias peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 Giga Watt peak (GWp) pada Selasa (25/8/2026) di Kabupaten Jembrana, Bali.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, proyek PLTS dalam skala raksasa tersebut diharapkan menjadi solusi utama untuk menghentikan seluruh impor minyak mentah dan LPG yang selama ini membebani devisa negara.
"Ya benar saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 Giga Watt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia dan dengan 100 Giga Watt, dengan geothermal yang kita punya dengan ladang-ladang gas yang kita sudah temukan dengan lifting minyak yang harus naik terus ya kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi," ungkap Prabowo dalam peresmian Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Prabowo mengatakan bahwa target pembangunan 100 GWp tersebut harus tuntas dalam waktu singkat untuk mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan sebagai energi pembangkit listrik.
Ia pun memberikan tantangan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat realisasi proyek tersebut lebih cepat dari rencana semula. Prabowo menargetkan program 100 GWp PLTS ini bisa direalisasikan sebelum tiga tahun.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia diberkahi dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi listrik melalui PLTS. Seiring dengan itu, pemerintah memang memiliki program pembangunan PLTS hingga total kapasitas 100 GWp di seluruh Indonesia.
Bahlil melaporkan kesiapan implementasi proyek tersebut langsung di hadapan Prabowo di Bali. Ia menjelaskan bahwa pengerjaan megaproyek tersebut akan dilakukan secara masif dengan pembagian target selama tiga tahun ke depan.
"Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa," ujarnya dalam laporan peresmian program PLTS 100 GWp di hadapan Presiden Prabowo, pada peresmian Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Sebagai tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking untuk kapasitas 5,3 GW, di mana wilayah Bali mendapatkan porsi 1.000 Mega Watt (1 GW) yang dilengkapi dengan sistem baterai. Pembangunan di Bali memanfaatkan tanah negara guna mempercepat eksekusi agar segera terjadi pengalihan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
"Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 Giga Watt dan untuk di Bali adalah 1.000 Mega Watt tambah plus baterai," tambahnya.
Nantinya, listrik yang dihasilkan dari PLTS tersebut berada pada kisaran US$ 5-6 sen per kWh, di luar biaya baterai.
"Khusus untuk Bali dengan kita memakai 1.000 Mega Watt (MW) itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN. Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD," paparnya.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, megaproyek tersebut membutuhkan total investasi mencapai US$ 73 miliar atau setara dengan lebih dari Rp 1.140 triliun.
Pemerintah memproyeksikan operasional 100 GW PLTS tersebut mampu memberikan efisiensi anggaran subsidi energi hingga Rp 73,9 triliun per tahun serta menyerap sekitar 5,52 juta tenaga kerja.
Pemerintah akan memprioritaskan skema kerja sama dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) melalui proses tender.
Lebih lanjut, pemerintah siap mengambil alih pengerjaan proyek melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) jika harga yang ditawarkan pengembang tidak kompetitif bagi kepentingan negara.