BI Gelontorkan Likuiditas Rp149,3 T untuk Dukung UMKM & Perumahan
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan likuiditas Rp149,3 triliun ke perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perumahan. Langkah ini dilakukan melalui kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor tersebut.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, dukungan likuiditas tersebut terdiri dari Rp84,3 triliun untuk sektor UMKM dan sekitar Rp65 triliun untuk sektor perumahan.
Dana tersebut berasal dari pelonggaran kewajiban penempatan dana perbankan di BI sehingga bank memiliki ruang likuiditas lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif.
"Dari BI, kita akan selalu mendukung program pemerintah terutama UMKM dan pengembangan sektor perumahan. Kami punya kebijakan likuiditas makroprudensial, sektor UMKM kami sudah kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI, karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya, yaitu sekitar Rp84,3 triliun," kata Destry dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).
Dia menjelaskan, tambahan likuiditas untuk sektor perumahan mencapai sekitar Rp65 triliun. Dengan dana tersebut, bank tidak perlu menempatkan seluruh dananya di BI sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan perumahan.
Selain itu, BI juga telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan dari 9% menjadi 7% pada Oktober 2026.
"Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dari Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya untuk UMKM, dan juga untuk sektor pemerintahan dalam rangka mendukung program pemerintah," ujarnya.
Dukungan BI tersebut sejalan dengan penetapan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2027 sebesar Rp394 triliun dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dari total tersebut, alokasi KUR reguler ditetapkan sebesar Rp325 triliun. Selain itu, pemerintah menyiapkan pembiayaan untuk sektor perumahan sebesar Rp30 triliun dan Kredit Program Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera sebesar Rp30 triliun.
Pemerintah juga menetapkan alokasi KUR untuk sektor pertanian sebesar Rp1,4 triliun serta Kredit Investasi (KI) Produksi Industri Padat Karya sebesar Rp600 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan realisasi program KUR Perumahan hingga 10 November 2026 telah mencapai sekitar Rp30 triliun.
Pembiayaan tersebut mencakup sisi pasokan, seperti pengembangan perumahan, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi, serta sisi permintaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
Program tersebut telah menjangkau sekitar 117.000 rumah, dengan pembiayaan terbesar berasal dari BRI sebesar Rp13 triliun.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]