DPR Minta Pajak Pembalut Dievaluasi, Usul Jadi Kebutuhan Pokok
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut wanita. Dia mengusulkan agar pembalut dan produk menstruasi lainnya masuk kategori kebutuhan pokok perempuan sehingga keterjangkauannya lebih terjamin.
Puan menilai pembalut bukan barang sekunder atau produk berdasarkan pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi perempuan secara rutin untuk menjaga kesehatan reproduksi.
"Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat," kata Puan dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/11/2026).
Isu pajak pembalut ramai diperbincangkan di media sosial setelah masyarakat mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk yang menjadi kebutuhan dasar perempuan tersebut. Keluhan itu muncul di tengah tekanan biaya hidup dan kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga.
Puan memahami pengenaan pajak terhadap pembalut bukan kebijakan baru. Namun, menurut dia, aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan.
"Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder," ujarnya.
Dia pun mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan pajak terhadap produk menstruasi. Menurut Puan, pembalut lebih tepat dipandang sebagai kebutuhan biologis esensial dan kebutuhan dasar kesehatan perempuan.
Puan juga menyoroti dampak pajak pembalut terhadap perempuan berpenghasilan terbatas dan keluarga rentan. Sebab, pembelian produk menstruasi merupakan pengeluaran berulang yang harus dipenuhi bersamaan dengan kebutuhan rumah tangga lainnya.
"Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan," kata Puan.
Dia meminta pemerintah mendengar pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah sebelum menentukan kebijakan. Masukan dari pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, hingga keluarga dengan beberapa anggota yang mengalami menstruasi dinilai perlu menjadi pertimbangan.
Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan pembalut wanita yang diperdagangkan di Indonesia termasuk barang kena pajak (BKP). Produk tersebut dikenakan PPN efektif sebesar 11%.
Besaran itu berasal dari tarif PPN 12% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12. Pembalut belum termasuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.
Pengenaan pajak terhadap pembalut menjadi sorotan karena produk tersebut merupakan kebutuhan rutin perempuan. Puan menilai pemerintah perlu mempertimbangkan praktik di sejumlah negara yang telah memberikan pembebasan pajak terhadap produk menstruasi.
Dia juga mengutip persoalan kemiskinan menstruasi atau period poverty, yakni kondisi ketika perempuan kesulitan mengakses produk menstruasi karena keterbatasan biaya. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan produk menstruasi tersedia secara layak dan terjangkau.
"Dalam konteks ini, justru Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang proper serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan," tegasnya.
Puan berharap perhatian publik terhadap isu pajak pembalut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar perempuan. Hasil kajian, menurut dia, perlu diterjemahkan menjadi langkah yang jelas dan disertai penjelasan mengenai manfaat serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]