Fraksi PDIP Resmi Gunakan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat secara bulat memutuskan akan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto usai rapat pleno tertutup Fraksi PDIP di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
"Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," katanya.
Utut menyatakan keputusan itu telah bulat sehingga semua anggota fraksi PDIP yang jumlahnya mencapai 110 bisa ikut membubuhkan tanda tangan dalam sikap tersebut.
"Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya," ujarnya.
Namun, Utut belum mau menjelaskan pertimbangan politik keputusan tersebut. Dia menyerahkan hal itu kepada anggota Fraksi PDIP di Komisi III yang menggawangi bidang hukum.
"Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," ujarnya.
Wacana penggunaan HMPdi DPR untuk menindaklanjuti putusan MA terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran mulai menguat di DPR. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.
DPR juga memastikan HMP akan tetap berjalan meski Gibran dalam pernyataannya akan bertahan dan siap menunjukan ijazahnya di PTUN lewat PK yang akan ia ajukan.
Artikel selengkapnya >>> Selengkapnya di sini
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261111120256-32-1425802/fraksi-pdip-bulat-pakai-hak-menyatakan-pendapat-soal-gibran-di-dpr