RI Genjot Digitalisasi, Pengadaan Pemerintah Mau Terhubung Marketplace
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan empat agenda kebijakan untuk mempercepat transformasi digital nasional. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan efisiensi belanja negara melalui digitalisasi transaksi pemerintah, sekaligus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor keuangan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, transformasi digital kini menjadi agenda mendesak di tengah tantangan ekonomi global, mulai dari fluktuasi harga minyak hingga ketatnya likuiditas modal internasional.
Menurutnya, digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi pilihan, melainkan telah menyatu dengan aktivitas produksi, konsumsi, hingga intermediasi keuangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pemanfaatannya semakin tepat sasaran, efisien, dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
"Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital," kata Dradjad dalam keynote speech Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026, Selasa (10/11).
Salah satu agenda yang didorong pemerintah adalah efisiensi belanja negara melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring atau online payment pada e-katalog. Sistem ini telah diterapkan sejak Oktober 2026.
Pemerintah juga memperluas pemanfaatannya melalui kerja sama e-katalog yang terhubung langsung dengan marketplace dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026. Melalui digitalisasi pengadaan, pemerintah ingin mendorong proses belanja yang lebih efisien sekaligus memperluas keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Agenda kedua adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Pemerintah ingin mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Agenda ketiga menyasar pemanfaatan AI di sektor keuangan. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi tersebut untuk meningkatkan nilai ekonomi, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat implementasinya di perbankan digital.
Sementara itu, agenda keempat adalah pengembangan talenta digital dan kerja sama global. Pemerintah akan memperkuat kesiapan generasi muda dan tenaga kerja melalui program seperti Digital Talent Scholarship.
Di tingkat internasional, Indonesia juga memantapkan posisi melalui keikutsertaan sebagai pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dan keterlibatan dalam kerja sama regional ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Dradjad menegaskan, transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut mencakup perlindungan daya beli dan mitigasi risiko, perluasan inklusi serta pembiayaan dasar, hingga peningkatan produktivitas dan skala usaha UMKM.
"Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas," ujarnya.
Ekonomi Digital RI Hampir US$100 Miliar
Dradjad menyebut fondasi ekonomi digital Indonesia telah terbentuk melalui adopsi teknologi yang semakin luas. Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 hampir mencapai US$100 miliar, ditopang oleh pertumbuhan perdagangan elektronik, jasa keuangan digital, serta peningkatan adopsi AI.
Indonesia juga tercatat menjadi negara dengan volume dan pertumbuhan transaksi video commerce tertinggi di Asia Tenggara.
Di sektor pembayaran, QRIS telah digunakan sekitar 66 juta pengguna dan menjangkau hampir 45 juta merchant hingga Juni 2026. Sementara itu, hampir 95% atau sekitar 518 dari 546 pemerintah daerah telah memiliki ekosistem digital.
Adapun berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,61%, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di level 69,57%.
Di tengah perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia juga mencatat pertumbuhan 5,47% pada kuartal III-2026. Dradjad menyebut capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20.
Dengan fondasi tersebut, pemerintah menilai penguatan transformasi digital perlu diarahkan agar tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong efisiensi pemerintahan, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]