Yusril: Prabowo Harus Setor 2 Nama Cawapres ke MPR Jika Gibran Mundur
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo membenarkan kabar yang beredar bahwa Gibran dan Prabowo bertemu tadi pagi. Ia menyebut pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Namun, Prasetyo tidak menjelaskan lokasi pertemuan Gibran dan Prabowo.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung)," kata Prasetyo.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjutnya.
Namun di dalam diskusi, lanjut Prasetyo, Prabowo banyak memberikan saran kepada Gibran.
"Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan kebasahan-keabsahan yang dimiliki melalui proses di PTUN," ujarnya.
Lalu, bagaimana mekanisme pengisian jabatan wapres apabila terjadi kekosongan?
Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, proses pengunduran diri secara formil dilakukan melalui mekanisme di Majelis Pemusyawartan Rakyat (MPR).
"Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulis dari pak wakil presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya, permintaan berhentinya," ujar Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Nantinya MPR akan melakukan menuliskan surat kepada presiden untuk memberitahu bahwa ada kekosongan posisi wapres. Kemudian presiden akan diminta untuk mengajukan dua nama dengan beberapa persyaratan.
"Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan," terang Yusril.
Menurut mantan menteri sekretaris negara itu, proses formil ini harus diajukan karena presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan sosok yang memenangkan pemilu. Lalu presiden dan wapres terpilih mengambil sumpah yang dipandu Ketua Mahkamah Agung dalam sidang di MPR.
"Sepanjang konstitusi kita maupun tatib MPR bunyinya seperti itu," kata Yusril.
Yusril juga memastikan bahwa saat ini status Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan menjalankan tugas-tugasnya.
Tidak ada celah hukum
Dalam kesempatan itu, Yusril juga buka suara mengenai upaya Gibran melakukan pembuktian dokumen ijazah yang menjadi sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya pembuktian itu sulit dilakukan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.
"Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya, materi yang sama," kata Yusril.
Tapi, menurut dia, upaya pembuktian keabsahan dokumen memang harus dilakukan melalui forum pengadilan. Sementara jika ingin memberikan penjelasan di luar pengadilan, Gibran bisa menyampaikan melalui media sosial.
Lebih lanjut, menurut Yusril, Gibran tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat dalam perkara itu. Lantaran pihak penggugat melakukan gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Wapres sendiri tidak maju sebagai tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi. Tapi kalau tidak pihak [tergugat] ya nggak bisa berbuat apa-apa," tutur Yusril.
Adapun politikus senior PBB juga menjelaskan bahwa putusan MA dan MK tidak secara otomatis menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden. Selama tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
"Kalau tidak berhenti, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," jelas Yusril.