Sama-Sama Berambisi Besar, Korsel Lirik Potensi Energi Terbarukan RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Selatan mengincar penguatan kerja sama di sektor energi bersih dengan Indonesia, seiring ambisi kedua negara mempercepat transisi energi sekaligus mengembangkan industri dalam negeri.

Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Namun, realisasinya membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan pembangkit, yakni investasi pada baterai penyimpanan energi, jaringan transmisi, dan teknologi kelistrikan.

Pada 2025, kapasitas terpasang listrik Indonesia mencapai 107,5 GW. Dari jumlah tersebut, energi terbarukan baru mencapai 15,6 GW, sementara kapasitas tenaga surya hanya 1,49 GW dari potensi sekitar 3.294 GWp.

Baca: Dari Selat Hormuz hingga El Nino, Ujian Besar Ketahanan Energi RI

Di sisi lain, Korea Selatan tengah menjalankan program Korean Green Transformation (K-GX) dengan rencana mobilisasi investasi 1.000 triliun won hingga 2035, termasuk lebih dari 790 triliun won pembiayaan iklim. Program ini mencakup pengembangan baterai, tenaga surya, hidrogen, reaktor nuklir modular kecil (SMR), dan teknologi penangkapan karbon.

Korea juga menargetkan kapasitas energi terbarukan mencapai 220 GW pada 2040. Namun, ambisi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama kesiapan jaringan listrik dan kecepatan pembangunan pembangkit.

Program Director of Electricity Solutions for Our Climate (SFOC) Gahee Han mengatakan Korea Selatan perlu menambah kapasitas energi terbarukan sekitar 14 GW per tahun untuk mencapai target 100 GW tenaga surya dan angin pada 2030. Padahal, rata-rata penambahan kapasitas selama ini hanya 3-4 GW per tahun.

"Artinya, kecepatan pembangunan harus ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan kondisi normal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar," kata Gahee dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, dikutip Kamis (5/11/2026).

Selain itu, jaringan listrik Korea Selatan mulai menghadapi keterbatasan untuk menampung pembangkit energi terbarukan baru. Sistem penyimpanan energi juga belum didukung mekanisme pasar yang memberikan kompensasi memadai.

Meski demikian, katanya kemampuan teknologi dan industri Korea Selatan membuka peluang kerja sama dengan Indonesia. MoU energi bersih yang ditandatangani kedua negara pada April 2026 mencakup bidang tenaga surya, angin, panas bumi, hidrogen, energi nuklir, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan baterai.

Kerja sama tersebut juga ditopang fasilitas manufaktur baterai bersama di Karawang yang telah beroperasi sejak 2024, dengan kapasitas tahap pertama 10 gigawatt hour (GWh).

Peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menilai kolaborasi dapat diperluas ke pengembangan baterai untuk penyimpanan listrik, teknologi transmisi, daur ulang baterai, hingga hidrogen hijau untuk industri baja.

Baca: Efek Rupiah Lemah, Subsidi-Kompensasi Energi Rawan Jebol ke Rp700 T

Namun, menurut Deon, Indonesia perlu menyiapkan proyek yang jelas dan layak dibiayai agar peluang investasi dapat terealisasi.

"'PR'-nya sekarang ada di Indonesia," ujar Deon, menekankan bahwa pekerjaan rumah utama berada terutama dalam menyiapkan perencanaan proyek yang transparan, kepastian lokasi, serta skema pengadaan yang menarik bagi investor.

Deon memperkirakan kebutuhan investasi untuk PLTS skala utilitas dalam program 100 GWp mendekati US$80 miliar. Angka tersebut dapat melampaui US$100 miliar jika mencakup baterai penyimpanan dan jaringan transmisi.

 

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]