Bahlil Dapat Dukungan DEN, Potong Produksi Nikel RI dalam RKAB
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya berkaian dengan pemangkasan produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pemangkasan produksi nikel dinilai akan berimbas pada keseimbangan suplai dan demand, yang bisa membuat harga nikel menjadi terangkat naik.
Anggota DEN, Septian Hario Seto menjabarkan, pertumbuhan produksi nikel di Indonesia menyebabkan pasar nikel di Dunia menjadi oversuplai. Hal ini terbukti membuat harga nikel menjadi anjlok di tahun 2025.
"Jadi waktu Kementerian ESDM mengumumkan kita akan cut RKAB-nya, produksinya ke 270 (juta ton), harga nikel itu naik hampir sekitar 20%, responnya. Jadi kebijakan ini kita perlu dorong juga supaya kita bisa melihat keseimbangannya,"
"Buat apa kita memproduksi nikel yang tidak dibutuhkan dunia? Kalau oversupply kan esensinya itu ya," terang Seto dalam Minerba Convex 2026, di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan hitung-hitungan ekonomi, kata Seto, nilai ekonomi pasar terbentuk dari suplai and demand. Jika suplai lebih banyak ketimbang demand, harga dipastikan akan jatuh.
"Nikel yang kita produksi berarti dijual murah. Kita tambang dengan harga yang murah dan sekali itu ditambang, kita enggak bisa lihat itu balik. Jadi saya kira ini yang penting," tegas Seto.
Maka dari itu, Seto menilai pentingnya RKAB pertambangan untuk dikalibrasi dengan kebutuhan pasar nikel dunia sesuai dengan kebutuhan smelter. "Jadi ada beberapa faktor yang memang ini perlu diperhatikan. Jadi ini kalau kita lihat secara ekosistemnya, ya sinkronisasinya kita lihat dari pertambangannya, dari pengolahannya, gitu ya, terus bagaimana kemudian dari Kementerian Perindustrian," tuto Seto.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyiapkan strategi pemangkasan kuota produksi nikel dalam RKAB untuk mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global. Kebijakan tersebut diadopsi dari keberhasilan pengendalian pasokan batu bara yang mampu mendongkrak harga batu bara hingga US$ 154 per ton untuk kalori 6.333.
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) untuk segera menerapkan skema pemangkasan RKAB nikel tersebut.
"Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu," ujar Bahlil dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Senin (2/11/2026).
Langkah pemangkasan RKAB nikel itu dipicu oleh terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) nikel hampir 800.000 ton dari total kebutuhan dunia sebesar 3,5 juta ton per tahun. Lonjakan produksi nikel yang berlebihan di dalam negeri telah menekan harga komoditas global hingga meluncur ke bawah level US$ 16.000.
"Nah, terkait dengan nikel, Bapak Ibu semua, harga nikel sekarang sudah di bawah di bawah harga US$ 16.000, US$ 15.800. Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jorjoran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" terangnya.
Skema yang dikaji untuk diterapkan di sektor nikel itu berkaca dari keberhasilan kebijakan pengawasan RKAB pada sektor batu bara yang diterapkan sebelumnya. Pada 2025, kontribusi batu bara Indonesia mencapai 540 juta ton atau setara 43% dari total perdagangan batu bara dunia sebesar 1,3 miliar ton, namun harganya sempat jatuh akibat produksi nasional yang tidak terkontrol.
"Saya katakan kalau begitu, daripada harga diatur oleh asing, barang-barang kita 540 juta itu sama dengan 43% suplai batu bara dunia dari Indonesia, saya bilang kalau begitu kita jaga di antara supply and demand, potong RKAB. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Hari ini harga batubara bisa mencapai US$ 154 untuk kalori 6.333. Ini strategi," tambahnya.
Keberhasilan pemotongan kuota RKAB batu bara tercatat mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pertambangan dari kisaran Rp 130 triliun hingga Rp 135 triliun pada 2025 menjadi Rp 141 triliun per 1 Oktober 2026, dan ditargetkan menembus Rp 160 triliun hingga Rp 165 triliun pada akhir 2026. Pemerintah optimistis pemangkasan RKAB nikel juga akan memberikan dampak positif serupa bagi penerimaan negara.
"Ini strategi karena kita jaga supply and demand. Pendapatan negara kita melonjak, produksi turun. Jadi produksinya terkoreksi menurun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten enggak jual murah barang kita," tandasnya.
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]