Bos Toyota Ungkap Menperin Minta Mobil Double Cabin diproduksi di RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mendorong Toyota memproduksi mobil double cabin di Indonesia untuk memperbesar peluang ekspor, terutama ke Australia. Namun, rencana tersebut masih menghadapi tantangan karena ekosistem produksi kendaraan jenis ini telah berkembang di Thailand.
Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan keputusan untuk memindahkan produksi dari Thailand ke Indonesia tidak bisa dilakukan begitu saja. Perusahaan perlu mempertimbangkan struktur biaya, ekosistem industri, serta keputusan alokasi produksi dari kantor pusat Toyota.
"Double cabin kan sekarang ekosistemnya ada di Thailand. Tadi disampaikan Pak Menteri bagaimana Pak Menteri me-request kita untuk itu dilakukan produksi di Indonesia, sehingga kami perlu melihat karena ekosistemnya ada di sana," ujar Nandi usai bertemu dengan Menteri Perindustrian Sarmuji, Selasa (27/10/26).
Thailand telah memiliki ekosistem produksi double cabin yang mendukung kegiatan manufaktur dan rantai pasok. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi Toyota dalam menentukan lokasi produksi yang paling sesuai secara bisnis.
Meski demikian, Nandi menilai biaya produksi antara Indonesia dan Thailand tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Faktor lain di luar biaya langsung perlu diperhitungkan sebelum perusahaan memutuskan lokasi produksi.
"Kalau secara ekonomis, sebenarnya secara cost itu karena sudah ada free trade, enggak terlalu beda jauh," katanya.
Pemerintah melihat potensi produksi lokal tidak hanya dari sisi efisiensi perusahaan, tetapi juga dampaknya terhadap industrialisasi nasional. Produksi double cabin di Indonesia berpeluang memperkuat rantai pasok serta membuka kesempatan kerja baru.
Nandi mengatakan kebijakan pendukung dari pemerintah dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan investasi. Menurutnya, manfaat bagi industri nasional perlu dihitung bersama dengan aspek keekonomian produksi.
"Impact terhadap industrialisasi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan, sehingga berdasarkan impact itu, kebijakan apa yang perlu dikeluarkan," ujar Nandi.
Keputusan produksi berkaitan dengan pertimbangan bisnis dan alokasi model di dalam jaringan manufaktur Toyota. Keputusan tersebut juga harus memperhitungkan kondisi perdagangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor.
Nandi menjelaskan bahwa keberadaan perjanjian perdagangan bebas membuat perbandingan biaya produksi menjadi salah satu aspek yang perlu dilihat secara menyeluruh.
"Kalau dari sisi headquarter melihat, cost-nya enggak beda jauh sehingga perlu ada kebijakan pendukung yang mendorong itu," ujar Nandi.
(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]