Karhutla Kalsel Belum Picu Inflasi, Bandara-Pelabuhan Tetap Beroperasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan Selatan (Kalsel) sejauh ini belum mengganggu operasional bandara maupun pelabuhan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah menyebut kelancaran transportasi dan distribusi barang menjadi faktor penting untuk menjaga aktivitas ekonomi serta menahan tekanan terhadap harga.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor mengatakan, Bandara Syamsudin Noor hingga kini masih beroperasi. Bandara tersebut juga menjadi salah satu jalur penerbangan langsung dari Jakarta menuju wilayah Kalimantan.
Menurutnya, posisi bandara yang strategis membuat pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyiapkan posko penanganan karhutla di tiga lokasi dekat bandara.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas transportasi dan arus barang tetap berjalan, tidak hanya untuk Kalimantan Selatan, tetapi juga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"Instalasi ini sangat strategis untuk memperlancar arus orang dan barang ke Kalimantan Selatan maupun ke daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur," ujar Ariadi kepada wartawan.
Ariadi mengatakan, kelancaran transportasi menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga pasokan barang. Sebab, gangguan distribusi dapat membuat barang terlambat sampai ke pasar dan berpotensi memicu kenaikan harga.
Ia menyebut inflasi di Kalimantan Selatan sejauh ini belum terlalu terdampak oleh karhutla. Namun, pemerintah daerah tetap memantau kondisi distribusi seiring penanganan kebakaran yang berlangsung.
Meski aktivitas transportasi masih berjalan, Ariadi mengakui karhutla telah menimbulkan dampak bagi masyarakat, terutama akibat asap yang mengganggu aktivitas di sejumlah wilayah.
Adapun besaran kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan akibat kebakaran belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah mengaku belum melakukan penghitungan secara terperinci dan masih menunggu evaluasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau pihak terkait lainnya.
"Kalau kerugian imaterial kami sudah rasakan, karena di beberapa tempat masyarakat terganggu aktivitasnya. Ada asap yang sudah ke mana-mana di beberapa tempat," kata Ariadi.
"Untuk kerugian materialnya kami belum tahu persis berapa kerugian, belum pernah kita hitung juga dari sisi kerugian evaluasi lingkungan yang rusak," lanjutnya.
Dengan demikian, dampak karhutla tidak hanya perlu dilihat dari gangguan transportasi dan perdagangan, tetapi juga dari aktivitas masyarakat serta potensi kerusakan lingkungan yang masih memerlukan penilaian lebih lanjut.
Di tengah penanganan karhutla, pemerintah daerah juga mendorong langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak kembali menimbulkan dampak luas pada masa mendatang.
Ariadi mengatakan, pemerintah pusat telah mengucurkan dana penanganan sebesar Rp1,2 triliun untuk tujuh provinsi yang menghadapi karhutla, termasuk empat provinsi di Kalimantan. Selain Kalimantan Selatan, provinsi yang disebutnya menerima dukungan tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Tiga provinsi lainnya berada di Sumatera, yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Menurut Ariadi, penanganan karhutla perlu dilakukan tidak hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melalui langkah antisipatif untuk mengurangi risiko pada periode berikutnya.
Pemerintah daerah berharap kondisi cuaca ekstrem tidak semakin memperburuk risiko bencana. Ariadi juga mengingatkan perlunya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana lain, termasuk banjir dan longsor.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]