Malaysia Siap Bawa Isu Karhutla ke ASEAN, Begini Respons Tegas Kemlu
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia berencana menyeret isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Indonesia ke pertemuan tingkat menteri se-ASEAN di Filipina untuk menuntut sanksi tegas. Hal ini mendapatkan respons dari Pemerintah Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Mulachela menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani krisis kabut asap tersebut. Menurutnya, Kemlu secara terbuka mengakui dan memaklumi keresahan yang disuarakan oleh negara-negara tetangga terkait polusi udara lintas batas ini.
"Tentu kita memahami hal ini karena memang dampaknya juga dirasakan di negara-negara tetangga," katanya, Kamis (22/10/2026).
Terkait manuver Malaysia yang ingin membawa masalah ini ke meja regional, Vahd mengingatkan bahwa mekanisme ASEAN yang khusus membahas isu ini sebenarnya sudah terbentuk dan berjalan dengan baik. Bantuan dari negara mitra juga terus dipertimbangkan sesuai kebutuhan teknis.
"Tentunya dengan semangat untuk kerja sama, dialog, dan mengupayakan untuk bisa segera mungkin mengatasi masalah ini, Indonesia akan mempertimbangkan untuk kerja sama ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang berjalan di lapangan," tuturya.
Menanggapi tuntutan spesifik Malaysia yang mendorong adanya kerangka hukum mengikat untuk memberikan sanksi alih-alih sekadar seruan, Vahd menyebut usulan peningkatan kapasitas tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi.
"Karena kita ketahui dampaknya tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, dan juga oleh satu instansi saja," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa operasi penanganan karhutla di dalam negeri sejatinya tidak hanya terfokus pada pemadaman titik api semata. Pemerintah secara paralel juga terus menegakkan langkah-langkah hukum dan pencegahan lainnya dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
"Apapun informasi yang kita terima dari negara-negara tetangga maupun dari sumber-sumber yang lain, akan ditangani tentu dengan seksama dan sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkas Vahd.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]