Harta Karun Panas Bumi RI Melimpah, Mengapa Sulit Digali?

Bandung, CNBC Indonesia - Indonesia menyimpan potensi energi panas bumi atau geothermal yang sangat besar. Namun, pemanfaatannya untuk menghasilkan listrik masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya biaya investasi hingga risiko kegagalan pengeboran.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengungkapkan, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Direktur Operasi PGE, Andi Joko menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam bisnis geothermal berada pada tahap eksplorasi sumber panas bumi di bawah permukaan tanah.

Pasalnya, pengeboran yang dilakukan perusahaan belum tentu berhasil menemukan sumber uap yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik.

"Karena tingkat risikonya yang besar adalah dari sisi subsurface-nya. Karena tadi kan pengeboran eksplorasi itu rasio keberhasilannya 50%," jelasnya dalam diskusi pengembangan energi panas bumi di Kamojang, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Artinya, lanjut ia, kegiatan eksplorasi memiliki risiko tinggi meskipun perusahaan telah mengeluarkan investasi untuk melakukan pengeboran. Padahal, sumber uap menjadi komponen penting dalam operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Andi menjelaskan, perusahaan perlu memastikan proses pengembangan dari pencarian sumber panas bumi hingga pengoperasian pembangkit berjalan secara terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis sekaligus memastikan investasi yang telah dikeluarkan dapat memberikan hasil.

Meski menghadapi tantangan, PGE terus berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dikelolanya. Andi mengungkapkan potensi panas bumi nasional mencapai sekitar 24 gigawatt (GW). Sementara itu, PGE memiliki potensi pengembangan sekitar 3,2 GW.

Namun, kapasitas pembangkit yang dioperasikan sendiri oleh PGE saat ini baru mencapai 727 megawatt (MW). Perusahaan menargetkan kapasitas tersebut meningkat menjadi 1 GW atau 1.000 MW pada 2028, kemudian mencapai 1,8 GW pada 2034.

"Jadi kami punya target nanti 1 GW di 2028, kemudian 1,8 GW di 2034," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, PGE terus melakukan kegiatan pengeboran dan pengembangan di sejumlah wilayah operasional, termasuk Lahendong, Lumut Balai, dan Ulubelu. Namun, peningkatan kapasitas pembangkit membutuhkan investasi yang cukup besar.

Andi memperkirakan kebutuhan investasi pengembangan panas bumi dapat mencapai sekitar US$5 juta hingga US$6 juta untuk setiap MW kapasitas, bergantung pada kondisi masing-masing lokasi. Wilayah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan, misalnya akses menuju lokasi pengeboran, berpotensi memerlukan biaya lebih besar.

Selain menggunakan dana perusahaan, PGE juga memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk hasil penawaran umum perdana saham atau IPO dan pembiayaan dari pihak luar. Perusahaan turut membuka peluang kerja sama dengan PLN untuk mengembangkan proyek panas bumi.

Butuh Waktu Bertahun-tahun

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Sosial, Tina Talisa menekankan, pengembangan panas bumi merupakan proses jangka panjang. Menurutnya, tahapan pengembangan mulai dari perizinan, eksplorasi, pengeboran hingga pembangkit beroperasi secara komersial dapat membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam tahun.

"Karena itulah proses ini bukan proses yang pendek sama sekali. Jadi keberlanjutan itu menurut saya adalah kata kunci," ujarnya.

Tina juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan energi panas bumi. Ia bilang, manfaat pengembangan geothermal tidak seharusnya berhenti pada produksi listrik semata, tetapi juga perlu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.

Salah satu contohnya adalah pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan pertanian dan pengembangan usaha masyarakat di kawasan Kamojang. Dari potensi sumber daya yang besar, panas bumi dinilai dapat menjadi salah satu sumber energi penting bagi Indonesia. Namun, pengembangannya tetap membutuhkan investasi, waktu, dan dukungan berbagai pihak.

(hsy/hsy) [Gambas:Video CNBC]