Perang Saudara Penuh "Hujan" Drone, 160 Nyawa Melayang Sia-sia!
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 160 orang dilaporkan tewas akibat eskalasi serangan pesawat nirawak (drone) yang terjadi secara brutal di seluruh wilayah Sudan. Kelompok hak asasi manusia memberikan peringatan keras bahwa peningkatan serangan drone tanpa awak ini secara mengerikan telah menargetkan warga sipil maupun infrastruktur publik.
Mengutip Al Jazeera, Selasa (20/10/2026), kelompok pemantau kekerasan sipil Emergency Lawyers melaporkan bahwa serangan drone di ibu kota Khartoum telah menewaskan tiga orang anak pada hari Senin. Secara keseluruhan, gelombang serangan mematikan ini telah merenggut lebih dari 160 nyawa di berbagai kawasan barat negara itu sejak hari Jumat.
Serangan berdarah ini saling ditimpakan antara pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan pasukan pemerintah yang telah berperang sejak tahun 2023. Peningkatan pesat penggunaan drone dalam beberapa bulan terakhir menjadi biang kerok melonjaknya jumlah korban warga sipil.
Insiden paling mematikan baru-baru ini terjadi di dekat sebuah pasar pada Minggu malam di kota Al-Dibab, Negara Bagian Kordofan Barat, yang berada di bawah kendali RSF. Penduduk dan petugas medis membeberkan bahwa sebuah drone mengebom pusat transportasi tempat penduduk desa berkumpul setelah hari pasar untuk mencari tumpangan pulang, yang seketika menewaskan 80 orang di tempat.
Sebanyak 47 korban luka-luka langsung dilarikan ke kota terdekat Al-Mujlad. Nahasnya, 30 orang di antaranya pada akhirnya meninggal dunia akibat luka yang terlalu parah. Atas pembantaian ini, pemerintahan mandiri RSF yang dikenal sebagai Tasis, bersama dengan Emergency Lawyers, secara terbuka menuduh tentara pemerintah sebagai dalang di balik serangan tersebut.
Di sisi timur Sudan, sumber militer pada hari Minggu mengeklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat beberapa drone RSF yang menargetkan bendungan Atbara dan Setit di Negara Bagian Gadaref, sekitar 420 km sebelah timur Khartoum. Tidak ada komentar langsung dari pihak RSF terkait insiden ini.
Selanjutnya pada Senin dini hari, serangan drone lain menghantam markas kuat RSF di Nyala, ibu kota Darfur Selatan. Sumber medis dan RSF menyebutkan bahwa 17 orang, termasuk tujuh perwira RSF, tewas dan 23 lainnya mengalami luka-luka.
Sebelumnya pada hari Jumat, serangan drone dari RSF juga menghantam tempat berkumpulnya para pengungsi di Provinsi Nil Biru yang berbatasan langsung dengan Ethiopia, menewaskan 41 orang. Emergency Lawyers mengutuk keras serangan itu dan menyebutnya sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang kelam.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun langsung mengutuk rentetan serangan mematikan tersebut pada hari Senin. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menyuarakan keprihatinan mendalam komunitas internasional.
"Kami merasa khawatir dengan serangan pesawat nirawak mematikan yang terus berlanjut di seluruh negeri yang menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak, dan yang mengganggu layanan pusat," ucap Dujarric.
Sebagai kilas balik, perang yang kini memasuki tahun keempat ini meletus pada April 2023 ketika pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) berselisih terkait rencana integrasi paramiliter ke dalam tentara Sudan. Pada bulan Juni lalu, Hemedti bahkan telah dijatuhi hukuman mati in absentia (tanpa kehadiran) atas kejahatan perang.
Berdasarkan data lembaga pemantau konflik ACLED, pertempuran ini telah menewaskan sedikitnya 59.000 orang, meski berbagai kelompok bantuan meyakini jumlah korban tewas sebenarnya jauh lebih tinggi. PBB mencatat sekitar 13 juta orang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka, menciptakan apa yang disebut sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia.
Di seluruh Sudan, tercatat ada 33,7 juta orang yang sangat membutuhkan dukungan makanan darurat tahun ini, termasuk 17,3 juta anak-anak di dalamnya. PBB juga memperkirakan bahwa 825.000 anak kini harus berjuang menghadapi gizi buruk yang sangat akut dan parah.
Merespons krisis ini, Amerika Serikat pada hari Jumat telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendorong gencatan senjata kemanusiaan dan memperluas embargo senjata terhadap Sudan. Sayangnya, langkah krusial tersebut justru mendapat penentangan kuat dari China dan Rusia yang menolak perluasan embargo tersebut.
(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]