Puji Indonesia, Sekjen PBB Desak Reformasi Sistem Keuangan Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres mendesak reformasi sistem keuangan global. Menurutnya, sistem saat ini belum mencerminkan perubahan peta kekuatan ekonomi dunia dan masih merugikan negara berkembang.
Guterres menilai sistem yang dibangun sejak puluhan tahun lalu belum memberikan ruang dan akses pembiayaan yang memadai bagi negara-negara yang membutuhkan dana untuk pembangunan.
"Kita melihat arsitektur keuangan global yang tidak cukup mendukung atau mewakili negara-negara berkembang. Sistem ini diciptakan oleh negara-negara kaya untuk mendukung kepentingan negara-negara kaya," kata Guterres dalam forum Foreign Policy Circle Talks: Eight Decades of the United Nations: What's Next? di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Desakan tersebut muncul ketika banyak negara berkembang menghadapi tekanan fiskal akibat beban utang, tingginya biaya pinjaman, dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan jangka panjang dengan persyaratan lunak.
Situasi ini membuat pemerintah harus membagi anggaran yang terbatas antara membayar kewajiban utang dan membiayai kebutuhan mendasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta transisi energi.
Guterres menyebut dunia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan lebih dari US$4 triliun per tahun, setara sekitar Rp72 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp18.000/US$, untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
Menurut dia, kebutuhan dana yang sangat besar tersebut tidak akan terpenuhi tanpa perubahan dalam cara pembiayaan pembangunan dihimpun dan disalurkan.
"Negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka," ujarnya.
Ia mendorong pelaksanaan Sevilla Commitment, kesepakatan pembiayaan pembangunan yang disetujui negara-negara anggota PBB pada 2025, untuk memperluas pendanaan, mengatasi persoalan utang, serta mereformasi arsitektur keuangan internasional.
Salah satu persoalan utama yang disoroti Guterres adalah ketimpangan pengaruh dalam lembaga keuangan internasional. Ia meminta sistem kuota dan pengambilan keputusan diperbaiki agar partisipasi negara berkembang lebih besar dan sebanding dengan kontribusi serta bobot ekonomi mereka saat ini.
Reformasi tersebut diharapkan Guterres dapat membuka akses pendanaan yang lebih terjangkau sekaligus membuat kebijakan keuangan global lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Guterres juga menekankan bahwa reformasi sistem keuangan harus berjalan beriringan dengan pembenahan Dewan Keamanan PBB. Menurut dia, lembaga-lembaga multilateral perlu menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin multipolar, ketika negara-negara berkembang memiliki pengaruh ekonomi yang terus meningkat tetapi belum sepenuhnya terwakili dalam struktur pengambilan keputusan global.
Secara khusus, Guterres juga menyoroti peran Indonesia yang vital di tengah negara-negara berkembang.
"Indonesia merupakan teladan bagi dunia dalam banyak hal dan menjadi tempat yang tepat untuk menyoroti peran yang dapat dan harus dimainkan oleh negara-negara dengan perekonomian berkembang di dunia yang semakin multipolar," tuturnya.
Menurutnya, Indonesia telah menjadi salah satu pemimpin dalam menyuarakan perlunya multilateralisme yang lebih inklusif dan lebih mampu menghasilkan dampak nyata.
"Secara konkret, hal itu berarti mereformasi sistem Bretton Woods dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, serta memberikan ruang partisipasi dan pengaruh yang layak bagi negara-negara berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian dunia saat ini," tegasnya.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, sejalan dengan desakan tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia mendukung reformasi PBB agar organisasi itu lebih inklusif, efektif, dan mampu menjawab tantangan dunia saat ini maupun masa depan.
"Reformasi bukan untuk melemahkan PBB, melainkan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan dunia yang kita hadapi sekarang dan pada masa mendatang," kata Tata.
Guterres turut mengingatkan bahwa ketimpangan pembiayaan dapat menghambat upaya negara berkembang menghadapi perubahan iklim, memperluas akses teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim serta mendorong agar negara yang kaya sumber daya alam memperoleh manfaat ekonomi lebih besar melalui pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja. Bagi Guterres, reformasi sistem keuangan global menjadi bagian penting untuk memastikan kerja sama internasional mampu menjawab tantangan abad ke-21.
(tfa/luc) [Gambas:Video CNBC]