AS Diam-Diam Rangkul Junta Myanmar, Ada "Udang di Balik Batu"
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan pemerintahan Myanmar yang didukung militer kembali menggelar perundingan di Tokyo, Jepang, pekan lalu. Pertemuan ini menjadi yang kedua dalam sebulan, di tengah upaya Washington membuka kembali komunikasi dengan para jenderal Myanmar yang dijauhi setelah kudeta militer pada 2021.
Tiga sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters, sebagaimana dilansir Jumat (16/10/2026), bahwa agenda pertemuan terbaru belum diketahui secara terperinci. Namun, perundingan ini menandakan kedua pihak ingin melanjutkan dialog setelah pertemuan sebelumnya berlangsung di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, pada pertengahan September.
Dalam pertemuan sebelumnya, kedua pihak membahas upaya membebaskan seorang pengusaha asal AS yang ditahan serta menutup pusat-pusat penipuan daring yang menyasar warga Amerika. Pembicaraan itu juga berpotensi membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas, termasuk mengenai cadangan mineral tanah jarang di Myanmar.
Salah satu sumber mengatakan delegasi AS kembali dipimpin oleh Michael Vance, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Intelijen dan Riset. Lebih dari selusin pejabat AS disebut ikut menghadiri pertemuan di Tokyo tersebut. Reuters belum dapat memastikan siapa saja yang mewakili Myanmar.
Ketiga sumber, termasuk seorang pejabat AS, meminta identitas mereka dirahasiakan karena sensitifnya pembicaraan tersebut.
Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar mengenai pertemuan terbaru. Namun, Washington menyatakan tetap menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok di Myanmar untuk membahas persoalan yang menyangkut kepentingan AS.
Juru bicara pemerintahan Myanmar yang didukung militer juga tidak memberikan tanggapan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan pihaknya telah "berkomunikasi sesuai kebutuhan" dengan kedua belah pihak. Meski demikian, Tokyo menolak berkomentar lebih jauh mengenai pertukaran diplomatik tertentu.
Pertemuan di Naypyitaw pada September lalu mempertemukan Vance dengan Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta yang kini menjabat sebagai presiden Myanmar. Menurut sejumlah sumber yang sebelumnya berbicara kepada Reuters, pertemuan itu membuka peluang bagi pembahasan yang lebih luas.
Kembalinya kedua pihak ke meja perundingan dalam waktu singkat mengindikasikan adanya keinginan untuk mempertahankan komunikasi.
AS Bidik Pusat Penipuan dan Mineral Tanah Jarang
Salah satu agenda utama Washington adalah meminta bantuan Myanmar untuk menutup pusat-pusat penipuan daring yang menjalankan berbagai modus kejahatan, termasuk penipuan berkedok hubungan asmara. Operasi tersebut telah merugikan warga AS hingga miliaran dolar, menurut sumber-sumber yang mengetahui pembicaraan itu.
Namun, upaya pemberantasan menghadapi tantangan. Sejumlah peneliti menyebut banyak pusat penipuan beroperasi di wilayah yang dikuasai milisi yang didukung militer Myanmar. Sebagian hasil kejahatan itu juga diduga mengalir ke militer, sehingga memunculkan keraguan mengenai keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik tersebut.
Pemerintahan Myanmar yang didukung militer sebelumnya menyatakan telah berpartisipasi dalam upaya multinasional untuk menekan operasi pusat penipuan.
Selain persoalan kejahatan daring, pejabat AS juga membahas kemungkinan memperoleh akses ke cadangan mineral tanah jarang berat atau heavy rare earths yang melimpah di Myanmar. Bahan baku ini digunakan dalam berbagai produk strategis, mulai dari kendaraan listrik hingga turbin angin.
Meski demikian, Washington menyadari terdapat hambatan besar. Sebagian besar cadangan tersebut berada di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata etnis yang berperang melawan militer Myanmar. Di sisi lain, China sebagai pembeli utama mineral tanah jarang dari Myanmar berpotensi menentang keterlibatan AS dalam sektor tersebut.
Pekan lalu, AS juga mencabut sanksi terhadap putri seorang pengusaha Myanmar yang dituduh mendukung militer negara itu. Washington menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari pendekatan baru terhadap Myanmar.
"Pendekatan ini menyoroti pentingnya mengupayakan dialog dengan semua kelompok yang terlibat dalam perang saudara di Burma dan berkomitmen untuk meninjau kembali berbagai instrumen yang selama ini digunakan Amerika Serikat untuk mendorong kepentingan utamanya di negara tersebut," kata Departemen Luar Negeri AS terkait pencabutan sanksi itu.
Meski komunikasi mulai dibuka kembali, Min Aung Hlaing masih berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi tersebut mencakup perannya dalam kudeta militer dan penindasan terhadap pemberontakan rakyat setelahnya, serta pembunuhan massal dan pengusiran warga Muslim Rohingya pada 2016-2017 yang oleh Washington dinyatakan sebagai genosida.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan militer Myanmar telah menewaskan ribuan orang melalui serangan udara sejak kudeta 2021, yang memicu perang saudara secara luas.
Hunter Marston, Direktur Asia Tenggara di Lowy Institute, lembaga kajian asal Australia, menilai pertemuan terbaru di Jepang menunjukkan pemerintahan Presiden Donald Trump memandang Myanmar terutama dari sisi kepentingan transaksional.
"Mineral kritis dan tanah jarang yang dimiliki Myanmar dipandang sebagai aset strategis utama yang kemungkinan paling menarik bagi Washington di negara tersebut," kata Marston.
Peran Jepang dalam Perundingan Belum Jelas
Belum diketahui apakah Jepang memiliki kepentingan khusus dalam perundingan AS-Myanmar selain menjadi tuan rumah. Tokyo juga pernah memfasilitasi pembicaraan kedua pihak di ibu kota Jepang pada Juni lalu. Namun, terdapat sejumlah tanda bahwa Jepang sendiri mulai berupaya membuka kembali hubungan dengan Myanmar.
Awal bulan ini, pejabat sementara utusan Jepang untuk Myanmar bertemu dengan menteri luar negeri pemerintahan Myanmar yang didukung militer. Pertemuan tersebut menjadi interaksi publik pertama yang diketahui antara keduanya, meskipun Jepang belum secara resmi mengakui pemerintahan tersebut.
Sebelumnya, pada September, anggota parlemen dari partai berkuasa Jepang, Hiromichi Watanabe, mengunjungi Naypyitaw. Menurut surat kabar pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar, kunjungan itu bertujuan menghidupkan kembali kerja sama bilateral dan melanjutkan bantuan pembangunan bagi negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan utusan sementaranya mengangkat sejumlah persoalan, termasuk perlindungan warga Jepang dan dukungan bagi perusahaan Jepang yang beroperasi di Myanmar.
Adapun kunjungan Watanabe dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen secara pribadi dan, menurut kementerian, "sama sekali tidak mendahului" posisi resmi pemerintah Jepang.
Watanabe mengatakan kepada Reuters bahwa kunjungannya dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi yang memungkinkan normalisasi hubungan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah hambatan.
Jepang mengecam penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi oleh militer Myanmar pada 2021. Namun, Tokyo tidak mengikuti langkah AS dan sejumlah negara Barat yang menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin junta serta entitas yang terkait dengan militer.
Sebelum kudeta, Jepang merupakan salah satu investor asing terbesar di Myanmar. Tokyo berupaya menyeimbangkan pengaruh China di salah satu pasar berkembang yang masih terbuka di Asia. Berbeda dengan banyak perusahaan Barat yang hengkang setelah kudeta, sejumlah perusahaan Jepang tetap bertahan di tengah gejolak politik dan keamanan.
Berdasarkan data badan promosi perdagangan Jepang, JETRO, sekitar 300 perusahaan Jepang masih beroperasi di Myanmar. Jumlah tersebut turun dari lebih dari 400 perusahaan pada 2020.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]