Tok! Prabowo Setujui Bantuan Asing Untuk Padamkan Karhutla RI
Jakarta, CNBC Indonesia -Â Presiden Prabowo Subianto akhirnya resmi memberikan lampu hijau untuk menerima tawaran bantuan dari negara-negara asing guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas. Keputusan ini diambil lantaran besarnya tantangan cuaca dan skala dampak karhutla di berbagai wilayah, meskipun Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel secara mandiri.
Dalam sebuah keterangan di DPR RI, Kamis (15/10/2026), Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa masalah karhutla ini menjadi perhatian yang sangat krusial dari Presiden Prabowo. Kepala Negara secara langsung telah mengeluarkan berbagai instruksi untuk menangani bencana tersebut.
"Ini sesuatu yang sangat serius menjadi perhatian Bapak Presiden langsung, dan seperti yang kita ketahui bersama instruksi dan arahan sudah sangat tegas dari Presiden," tegasnya.
"Terkait apa yang bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas dan sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya."
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa pembahasan bantuan ini kini sedang digodok pada tingkatan teknis. Ia membeberkan bahwa pembahasan ini juga telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB," ucapnya.
Menurut Arrmanatha, langkah-langkah yang dilakukan Indonesia selama ini secara internal sebenarnya sudah sangat kuat dan masif. Seluruh fasilitas tersebut terus dimaksimalkan untuk melakukan operasi pengeboman air (water bombing) serta rekayasa perubahan cuaca di wilayah terdampak.
"Jumlah personil yang diturunkan itu untuk enam provinsi sudah sangat banyak, sekitar 60 ribu personel dan juga berbagai aset seperti helikopter," ungkapnya.
"Namun kembali lagi bahwa ini tantangannya sangat besar terutama dari aspek cuaca. Dampaknya juga sangat besar di kawasan-kawasan yang terkena karhutla ini."
Di sisi lain, Arrmanatha juga menyoroti pentingnya koordinasi penanganan kabut asap lintas batas ini melalui mekanisme ASEAN. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah memenuhi seluruh kewajiban kriteria dan rutin menyampaikan pelaporan ke Sekretariat ASEAN sejak bulan Agustus lalu.
"Kita sudah men-share semua data-data kita, apa langkah-langkah yang kita lakukan, situasinya, perkembangannya. Dari laporan yang terakhir saya dapatkan bahwa ada kemajuan, tiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang," pungkasnya.