MARKET DATA
Internasional

6 Stasiun Ditutup Gegara Demo Pemilu, Massa Serbu Mahkamah Agung

tfa,  CNBC Indonesia
12 October 2026 21:40
Pendukung partai oposisi berunjuk rasa menuju Mahkamah Agung untuk memprotes revisi daftar pemilih yang kontroversial yang telah memicu kerusuhan selama beberapa hari, di New Delhi, India, 12 Oktober 2026. (REUTERS/Bhawika Chhabra)
Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Delhi, India, menutup enam stasiun metro dan memberlakukan pembatasan lalu lintas pada Senin (12/10/2026), seiring meningkatnya ketegangan akibat protes terhadap revisi kontroversial daftar pemilih. Partai-partai oposisi berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung untuk menuntut perubahan kebijakan tersebut.

Partai-partai oposisi bersama pendukung gerakan pemuda Cockroach mendesak pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar. Mereka menilai revisi daftar pemilih berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Revisi yang dimulai tahun lalu itu menghapus sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih, termasuk 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak. Oposisi menuding pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya terdampak secara tidak proporsional, tetapi tuduhan tersebut dibantah Komisi Pemilihan Umum dan BJP.

Situasi makin memanas setelah polisi menahan ribuan demonstran di Delhi selama akhir pekan, termasuk sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP). Ribuan personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan pusat kota dan menghentikan massa yang berusaha menggelar pawai.

Partai Kongres, oposisi utama India, berencana menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant untuk menuntut penghentian apa yang mereka sebut sebagai "pencurian suara" serta pengunduran diri Kumar.

"Kaum muda, semua partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, semua orang yang percaya pada demokrasi dan mendukung Konstitusi India, akan berjalan bersama kami," kata pemimpin Kongres Rahul Gandhi, seperti dikutip Reuters.

Namun, Surya Kant menolak permintaan pertemuan tersebut melalui surat elektronik. Menurut sumber dari Partai Kongres, ia meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum karena persoalan tersebut telah ditangani pengadilan dan harus diselesaikan melalui proses peradilan.

Sebagai langkah pengamanan, enam stasiun metro ditutup dengan alasan keamanan, sementara polisi memberlakukan pembatasan dan pengalihan arus lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan. Secara terpisah, CJP menyatakan akan menemui kepolisian Delhi untuk meminta kepastian jadwal demonstrasi damai dan mengancam mengumumkan aksi baru jika tidak mendapat jawaban dalam waktu 24 jam.

Kontroversi ini menguat setelah surat kabar The Indian Express melaporkan bahwa dua deputi Kumar menyampaikan kekhawatiran internal terkait revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital. Komisi Pemilihan Umum membantah berpihak kepada partai mana pun serta menyatakan pemilih yang keliru dihapus dapat mendaftar kembali, sementara BJP menuduh oposisi berupaya merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi India.

 

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Detik-Detik Pendemo Ditangkap-Diseret Paksa Polisi Jelang Demo Besar


Most Popular
Features