Bahlil: 43% Batu Bara Dunia Dipasok RI Tapi Harganya Diatur Asing
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa Indonesia memasok 43% kebutuhan batu bara yang diperdagangkan di pasar global. Namun Bahlil menyayangkan, penetapan harga batu bara dunia masih ditentukan oleh negara lain.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Bahlil mengatakan, pemerintah melakukan intervensi kebijakan melalui penataan ketat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta pembenahan Harga Batu Bara Acuan (HBA).
Bahlil menjelaskan bahwa dari total konsumsi batu bara dunia yang mencapai 8,9 miliar ton, sebanyak 1,3 miliar ton di antaranya diperdagangkan secara internasional. Dari jumlah yang diperdagangkan tersebut, Indonesia berkontribusi besar dengan mengekspor lebih dari 500 juta ton.
"Dari 1,3 miliar, 43% itu suplai dari Republik Indonesia. Tetapi harganya diatur oleh asing. Barang-barang punya kita tapi harganya diatur oleh orang lain," ungkap Bahlil dalam acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Untuk mengambil alih kendali dan menjaga keseimbangan pasokan serta permintaan (supply and demand), Kementerian ESDM membatasi alokasi produksi melalui instrumen RKAB. Langkah tersebut diambil untuk mencegah kelebihan pasokan yang dapat menekan harga jual di pasar internasional.
Melalui pengendalian produksi tersebut, volume produksi batu bara Indonesia pada 2026 ditargetkan menurun dibandingkan 2025. Kendati volumenya berkurang, nilai transaksi perdagangan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan justru tercatat meningkat.
"Tahun 2026 produksi batu bara kita dibandingkan dengan 2025 itu menurun volumenya, tetapi angka transaksinya itu melebihi di 2025 dan pendapatan negara kita PNBP kita naik," imbuhnya.
Selain mengendalikan harga pasar, penyesuaian volume produksi batu bara dalam RKAB juga difokuskan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha daerah. Pemerintah memilih memotong kuota produksi milik perusahaan-perusahaan raksasa demi menjaga alokasi bagi pengusaha lokal.
Bahlil memastikan pengusaha daerah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkapasitas 200.000, 300.000, hingga 1.000.000 ton tetap mendapatkan kuota produksi. Langkah keberpihakan ini dilakukan agar hasil pengelolaan sumber daya alam dapat diputar kembali untuk menggerakkan perekonomian di daerah.
"Tapi untuk UMKM, yang gede-gede ya saya potong sebagian. Tapi yang baru IUP yang cuma 300.000 (ton), 200.000 (ton), 1 juta (ton), aku bilang kasihlah, mereka itu pasti UMKM dan mereka pasti pribumi," tandasnya.
RKAB Batu Bara 2026
Pemerintah berulang kali menyebutkan bahwa produksi batu bara dalam RKAB 2026 akan dipangkas untuk menjaga harga pasar batu bara dunia agar tidak terus menurun. Pemerintah menargetkan RKAB batu bara tahun 2026 ini di kisaran 600-an juta ton, turun dari realisasi produksi pada 2025 yang mencapai 817,48 juta ton.
Namun demikian, seiring dengan peningkatan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero), pemerintah pun membuka ruang untuk revisi RKAB dan target produksi batu bara pada 2026 diperkirakan meningkat dari target di awal tahun.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno sempat menuturkan, produksi batu bara nasional hingga akhir tahun diperkirakan bisa mencapai sekitar 720 juta ton.
Dia sempat menyebut, hingga Juli 2026 realisasi produksi batu bara tercatat mencapai 423 juta ton atau rata-rata bulanan sekitar 60 juta ton. Bila produksi ini konsisten, maka produksi sampai akhir tahun ini menurutnya diperkirakan bisa di antara 720-722 juta ton.
Saat ditanya kembali apakah perkiraan produksi batu bara nasional hingga akhir tahun ini masih sesuai perkiraan tersebut yang di kisaran 720 juta ton, dia pun menjawab, "Ya in between lah."