Menperin Sarmuji: Mesin-Mesin Tekstil RI Sudah Tua, Sulit Bersaing
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) mencatat kinerja perdagangan yang masih positif sepanjang Januari-Juli 2026. Nilai ekspor sektor tersebut mencapai US$34,2 miliar atau sekitar Rp611,50 triliun, lebih tinggi dibandingkan impor yang berada di level US$32,75 miliar.
Dengan demikian, sektor IKFT mencatat surplus perdagangan sekitar US$1,45 miliar. Namun, capaian ekspor tersebut masih dibayangi sejumlah persoalan di dalam negeri, terutama daya saing industri tekstil yang harus berhadapan dengan produk impor dan teknologi produksi negara pesaing.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT), kulit, serta alas kaki masih menjadi sektor penting karena tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja. Pada kuartal II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36%, sedangkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 11,30%.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan pemerintah ingin mempertahankan industri padat karya tersebut sebagai salah satu tumpuan pengembangan manufaktur dalam jangka panjang. Jumlah tenaga kerja industri TPT bahkan ditargetkan naik dari 3,95 juta orang pada 2026 menjadi 4,07 juta orang pada 2029.
"Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju," ujar Sarmuji dikutip (7/10/2026).
Persoalan mesin menjadi penting karena sebagian fasilitas produksi tekstil nasional telah berusia lebih dari dua dekade. Tanpa pembaruan teknologi, industri menghadapi risiko kehilangan efisiensi produksi sekaligus semakin sulit mengejar produktivitas negara pesaing.
Pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah skema untuk mendorong peremajaan mesin, termasuk program restrukturisasi mesin dan peralatan TPT serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Akses pembiayaan juga diperkuat, bersamaan dengan upaya menjaga pasar domestik dari tekanan produk impor.
Di sisi lain, biaya energi masih menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan industri bertahan. Kemenperin mendorong optimalisasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sekaligus memastikan persoalan volume dan kesinambungan pasokan tidak menghambat aktivitas produksi.
Berdasarkan evaluasi 2026, sejumlah industri disebut baru memperoleh sekitar 60%-70% dari alokasi gas yang telah ditetapkan. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menilai persoalan tersebut perlu dibarengi target yang jelas terkait pemenuhan bahan baku dan pasokan domestik.
"Perlu dirumuskan secara konkret langkah dan target hingga tahun 2029, termasuk berapa persen kebutuhan bahan baku yang harus dapat dipenuhi oleh perusahaan maupun dari pasokan dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan HGBT dan penguatan bahan baku dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing industri," ujarnya.
(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]