Pemerintah Evaluasi Jelang Ekspor Batu Bara-CPO Via DSI 1 Januari 2027
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan tahapan-tahapan dievaluasi sebelum penerapan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI.
Airlangga mengatakan implementasi penuh ekspor komoditas SDA strategis melalui PT DSIÂ ini masih berjalan sesuai rencana, yakni pada 1 Januari 2027. Namun sebelum penerapan, akan ada evaluasi agar dapat berjalan lancar.
"Implementasi (ekspor SDA strategis) pada 1 Januari 2027 masih berlaku, kita akan evaluasi kemudian persiapan yang untuk 1 Januari," kata Airlangga di kantornya, Senin (5/10/2026).
Sementara itu, terkait jumlah komoditas strategisnya, Airlangga menjelaskan tiga komoditas yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy, masih menjadi komoditas yang wajib dilakukan melalui PT DSI.
"Kebijakannya masih 3 komoditas strategis," ucap Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan ekspor komoditas strategis dilakukan satu pintu melalui PT DSI, yakni untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Apalagi menurutnya, praktik ini sudah berlangsung selama 30 tahun dan menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah jumbo. Dalam kurun waktu 34 tahun, akumulasi nilai kekayaan negara yang hilang akibat laporan ekspor palsu diperkirakan mencapai US$ 908 miliar atau sekitar Rp 15.000 triliun.
"Selama ini, ya, 30 tahun lebih kekayaan kita di... menurut saya diselewengkan oleh praktik under-invoicing, ya. Dan transfer pricing... intinya adalah laporan palsu. Jadi dia ekspornya 100 ton, dilaporkannya 50 ton. Ini kita hilang uang banyak sekali," kata Prabowo dalam dialog bersama para Jurnalis Senior dan Pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026),
Melalui DSI, pemerintah dapat memantau seluruh alur transaksi ekspor secara transparan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekurang-kurangnya 30%.
"Satu-satunya jalan kita harus ekspor satu pintu. Akhirnya muncul DSI... Tapi kan itu butuh waktu tiga bulan penyesuaian, dan itu baru tiga komoditas, nanti 1 Januari tambah sekian komoditas dan sebagainya," tutur Prabowo.
Dengan begitu, DSI diharapkan mampu mengamankan komoditas strategis serta mineral kritis nasional dari potensi penyelewengan lalu lintas barang.
Prabowo menegaskan bahwa penataan sistem ekspor dan penutupan celah kebocoran ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.