Kadin Minta Menperin Baru Prabowo Batasi Impor Barang Jenis Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji memiliki tugas penting di masa awal kepemimpinannya di sisa masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode tahun 2024-2029. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah memperkuat industri dalam negeri dengan mengendalikan masuknya produk impor yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di Indonesia.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Sarmuji sebagai Menperin sebagai hasil reshuffle kabinet yang ketujuh kallinya, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada hari Kamis (1/10/2026).
Langkah tersebut dinilai penting agar pasar domestik tidak terus menjadi tujuan produk dari luar negeri ketika kebutuhan tersebut sebenarnya dapat dipenuhi industri nasional. Di sisi lain, kebijakan impor tetap perlu menjaga pasokan bahan baku bagi sektor industri yang belum memiliki kemampuan produksi yang cukup di dalam negeri.
"Kadin melihat pembatasan dapat dipertimbangkan untuk produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri secara memadai, baik dari sisi kualitas, kapasitas maupun kontinuitas pasokan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin kepada CNBC Indonesia, Senin (5/10/26).
Pasar dalam negeri memiliki posisi penting dalam mendorong industri nasional berkembang lebih besar. Kepastian permintaan dapat menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk menambah kapasitas produksi sekaligus menarik investasi baru.
Dengan begitu, penguatan industri tidak hanya berbicara mengenai membatasi barang dari luar negeri. Kebijakan juga perlu menciptakan ruang agar industri nasional dapat meningkatkan skala usaha dan kemampuannya bersaing.
"Dengan demikian, permintaan domestik dapat menjadi pasar bagi industri nasional, sekaligus mendorong investasi, peningkatan kapasitas, dan daya saing industri," ujar Saleh Husin.
Di tengah derasnya produk impor, pemerintah juga perlu menentukan sektor mana yang memang membutuhkan perlindungan. Kebijakan yang terlalu luas justru dapat mengganggu industri yang masih membutuhkan bahan baku atau barang tertentu dari luar negeri.
Karena itu, penguatan perlindungan industri perlu dilakukan dengan melihat kemampuan nyata industri nasional. Data mengenai kualitas, kapasitas produksi, dan ketersediaan pasokan menjadi dasar agar pengendalian impor tidak menimbulkan masalah baru bagi dunia usaha.
"Kadin melihat perlindungan industri dalam negeri perlu diperkuat, tetapi harus terukur, selektif, dan berbasis data," tegas Saleh.
Langkah berikutnya perlu diarahkan pada penguatan ketahanan industri nasional secara menyeluruh.
Menteri Perindustrian yang baru juga perlu memastikan kebijakan pengendalian barang dan bahan baku impor berjalan beriringan dengan penyelesaian hambatan investasi, sehingga kapasitas industri dalam negeri benar-benar dapat tumbuh dan memenuhi kebutuhan pasar.
"Fokus perlindungan sebaiknya diberikan pada produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sehingga kebijakan tidak mengganggu kebutuhan industri yang memang masih bergantung pada impor," pungkas Saleh.
Sebagai informasi, Saleh Husin sendiri adalah Menteri Perindustrian di era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode tahun 2014-2016.