Sugiono Direshuffle, Eks Wamenlu Titip 3 Pesan Ini ke Menlu Baru
Jakarta, CNBC Indonesia - Perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto membawa perubahan di Kementerian Luar Negeri. Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri digeser menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sementara kursi Menlu kini ditempati diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir atau Tata.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menilai pergantian tersebut merupakan keputusan yang tepat. Ia melihat beban tugas Sugiono selama ini cukup besar karena harus membagi fokus antara urusan diplomasi dan tanggung jawabnya sebagai petinggi partai.
"Saya memandang ini sebagai keputusan yang bijak dan tepat karena selama ini Menlu Sugiono terlihat sulit membagi waktu dan atensi antara tugas luar negeri di satu pihak dan di lain pihak tanggung jawab penting beliau sebagai petinggi partai," ujar Dino dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/10/2026).
Dino sekaligus mengapresiasi kiprah Sugiono selama sekitar 23 bulan sebagai Menlu. Ia menyebut sejumlah peran Indonesia di panggung internasional, termasuk masuknya Indonesia ke BRICS, terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi pendiri Board of Peace (BoP), serta pemulangan WNI dari berbagai situasi bermasalah di luar negeri.
Menurut Dino, Sugiono juga menunjukkan sikap profesional ketika menghadapi kritik. "Walaupun sering mendapat kritik termasuk dari saya sendiri, beliau tidak pernah merasa tersinggung atau marah dan terus menjaga komunikasi dan dialog dengan saya," katanya.
Titip 3 Pesan ke Menlu Baru
Dino kemudian menitipkan tiga hal kepada Tata sebagai Menlu baru. Pertama, ia meminta Indonesia mempertahankan politik luar negeri yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak tunduk pada tekanan negara mana pun, sekaligus tetap aktif membentuk tatanan kawasan dan global.
"Kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa mana pun betapa pun besarnya mereka," ujar Dino.
Kedua, Dino menyoroti kondisi anggaran Kementerian Luar Negeri. Ia menilai terdapat kesenjangan antara aktivitas diplomasi pemerintah dan dukungan operasional bagi para diplomat Indonesia di luar negeri.
"Jadi ada kesenjangan yang besar antara anggaran dan kebutuhan operasional yang perlu segera diperbaiki," ujar Dino.
Menurutnya, diplomat membutuhkan dukungan anggaran untuk melakukan promosi Indonesia serta menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai Prabowo dalam berbagai kunjungan luar negeri.
Terakhir, Dino meminta Tata menjaga kerja sama dengan masyarakat sipil, termasuk FPCI. Ia menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat penting karena politik luar negeri tidak akan berhasil tanpa dukungan di dalam negeri, termasuk melalui partisipasi pemerintah dalam forum-forum diplomasi yang melibatkan masyarakat.