Di Era Suku Bunga Tinggi, Begini Cara RI Kejar Pertumbuhan 6% 2027
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia memastikan, target pertumbuhan ekonomi 6% sesuai UU APBN 2027 akan bisa dikejar di tengah besarnya tekanan ekonomi global, seperti masuknya era suku bunga acuan bank sentral berbagai negara maju yang tengah tinggi alias higher for longer.
Tingginya era suku bunga acuan ini merupakan imbas dari tekanan inflasi global yang terkerek naik imbas dari konflik berkepanjangan di berbagai wilayah, seperti Timur Tengah. Konflik itu membuat gangguan pada harga energi dan logistik, maupun perdagangan dan investasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan yang makin tinggi itu, setidaknya tiga kondisi harus terpenuhi, yaitu pertumbuhan investasi yang melampaui pertumbuhan PDB, produktivitas per pekerja yang lebih tinggi, dan ekspor bernilai tambah lebih tinggi dengan dukungan logistik yang efisien.
"Untuk 2027, kami tetap menargetkan pertumbuhan sebesar 6% dengan inflasi 2,5%," kata Airlangga dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2026).
Untuk mencapai target pertumbuhan itu, bahkan hingga mencapai 8% pada 2029, Airlangga mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan bauran kebijakan dengan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembiayaan perbankan, serta peran Danantara bersama sektor swasta dalam mempercepat investasi.
Penguatan mesin pertumbuhan diarahkan pada sektor kendaraan listrik, digitalisasi, semikonduktor, Artificial Intelligent (AI), pertanian, dan energi.
Untuk menopang target tersebut, Pemerintah telah menyiapkan empat strategi utama melalui deregulasi dan debottlenecking berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, penguatan investasi dan pembiayaan, peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja melalui program magang bagi 150.000 peserta dan 220.000 lulusan vokasi, serta perluasan akses pasar dan diplomasi ekonomi dengan 25 perjanjian perdagangan yang telah diimplementasikan dan 13 perjanjian lainnya dalam tahap negosiasi.
Airlangga menjelaskan ketahanan energi dan transformasi digital menjadi dua fondasi penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Di sisi digital, QRIS telah digunakan oleh 61 juta pengguna dan 44 juta merchant, sementara nilai ekonomi digital Indonesia mendekati USD100 miliar. Pengembangan ekosistem digital juga diarahkan untuk membangun rantai nilai yang terintegrasi, mulai dari data center, AI, semikonduktor, hingga pengembangan talenta digital.
"Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta tenaga digital hingga 2030 atau sekitar 600 ribu tenaga profesional setiap tahunnya, sementara kawasan Nongsa ditargetkan mampu menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja di bidang teknologi," tuturnya.
Dari sisi investasi, Ia menegaskan, pemerintah telah memperkuat iklim kemudahan berusaha melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepastian layanan, termasuk penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk mendorong proses persetujuan dan perizinan berbasis risiko yang lebih efisien.
Upaya debottlenecking juga diperkuat melalui Satuan Tugas Deregulasi yang berada di bawah koordinasi pemerintah, yang hingga saat ini telah menyelesaikan 135 dari 177 pengaduan terkait berbagai kendala regulasi dan investasi.
Selain itu, Pemerintah terus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat investasi dan pertumbuhan ekonomi baru. Hingga saat ini, terdapat 25 KEK dengan luas hampir 24.000 hektare yang mencakup sektor industri, pariwisata, kesehatan, pendidikan, teknologi, digital, dan jasa. Pengembangan KEK juga diarahkan untuk memperkuat talenta digital, termasuk melalui KEK pendidikan di Malang yang telah menjadi lokasi operasional King's College dan akan segera membuka India Institute of Management Bangalore.
Pemerintah juga terus memperkuat industri padat karya dan membuka akses pasar global. Industri tekstil dan alas kaki berkontribusi sekitar 4 juta lapangan kerja dengan nilai ekspor sekitar USD12 miliar.
Dari sisi perdagangan internasional, Indonesia terus memastikan posisi strategis melalui G20 dan proses aksesi OECD yang telah mencapai hampir 80%, serta mengupayakan keanggotaan CPTPP. Langkah tersebut dilengkapi dengan implementasi berbagai kerja sama perdagangan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk nasional.
"Angka semata tidak menciptakan kemakmuran, yang terpenting adalah mengubah investasi, teknologi, dan reformasi menjadi lapangan kerja, produktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita," tutur Airlangga.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan saat ini dunia tengah memasuki era higher for longer atau suku bunga tinggi yang lebih lama.
Kondisi tersebut, menurutnya tidak menguntungkan bagi ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Pasalnya akan membuat modal investor terbang ke negara maju, seperti Amerika Serikat untuk menjaga imbal hasil investasi dan juga melakukan investasi di sektor teknologi.
"Ini akan memengaruhi kinerja neraca pembayaran Indonesia, termasuk stabilisasi nilai tukar kami. Jadi kesimpulannya di global kita akan hadapi situasi atau fenomena higher for longer," ungkap Destry saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Jakarta pada Senin (28/9/2026.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]