MARKET DATA

Anggaran Cegah Stunting Pemda Mayoritas Buat Logistik Layanan

Arrijal Rachman,  CNBC Indonesia
28 September 2026 09:41
Warga menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Ciracas, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Pemerintah memulai program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di Posyandu Anyelir 1 dan Posyandu Dahlia 2. (CNBC Indonesia/Faisal Rahm
Foto: Warga menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Ciracas, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Pemerintah memulai program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di Posyandu Anyelir 1 dan Posyandu Dahlia 2. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Daerah tercatat terus mengalami penurunan alokasi anggaran stunting sejak 2024. Kondisi itu memengaruhi belanja terkait intervensi gizi spesifik, seperti pemeriksaan kehamilan, tablet tambah darah, penatalaksanaan gizi buruk, alat kesehatan untuk penyediaan layanan yang berkualitas maupun pemantauan dan promosi pertumbuhan.

"Terdapat pergeseran proporsi yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi, di tahun 2023 hingga 2025," dikutip dari Laporan Hasil Penandaan, Pelacakan, dan Evaluasi Anggaran Intervensi Gizi pada APBD yang disusun Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri 2026, Senin (28/9/2026).

Kemenkeu dan Kemendagri mencatat, alokasi anggaran intervensi gizi di APBD hanya tersisa Rp 20,2 triliun. Anggaran pada 2026 itu jauh lebih rendah dari catatan pada 2025 yang hanya sebesar Rp 26,3 triliun. Pada 2024, alokasi anggaran intervensi gizi pada APBD menjadi yang tertinggi, senilai Rp 28,4 triliun, tumbuh dari 2023 yang sebesar Rp 22,2 triliun.

Dari sisi realisasi anggaran, dari tahun ke tahunnya pun pemerintah daerah tidak pernah mencapai target alokasi untuk intervensi gizi. Pada 2023 misalnya, hanya mampu terealisasi Rp 21,5 triliun. Pada 2024 realisasinya Rp 22,1 triliun, dan pada 2025 Rp 22,4 triliun.

"Perlu menjadi perhatian serius, terutama karena terjadi setelah lonjakan anggaran di tahun 2024. Tingkat realisasi anggaran intervensi gizi yang menurun dan pertumbuhan belanja yang terkontraksi pada hampir 50% kabupaten/kota berdasarkan realisasi 2024," sebagaimana tertera dalam laporan Kemenkeu dan Kemendagri

Adapun porsi anggaran per jenis intervensi spesifik sebagai berikut:

  1. Logistik penyediaan layanan 7,30% pada 2026, turun dari proporsi pada 2025 sebesar 8,40%
  2. Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 6,67% turun dari tahun sebelumnya 5,86%
  3. Pemeriksaan kehamilan dengan porsi 4,65%, dari sebelumnya 4,28%
  4. Imunisasi 3,79% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 2,74%
  5. Pemantauan dan promosi pertumbuhan 3,21% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 2,85%
  6. Penatalaksanaan gizi buruk 3,14% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 2,79%
  7. PMT bagi ibu hamil KEK 2,54% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 2,13%
  8. Alat kesehatan penyediaan layanan 2,40% pada 2026, turun dari tahun sebelumnya 4,99%
  9. Sarana penyediaan layanan menjadi 2,03% dari sebelumnya 3,65%
  10. Promosi dan konseling PMBA 1,80% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 0,81%
  11. PMT pemulihan bagi anak gizi kurang 1,66% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 1,35%
  12. Suplementasi vitamin A 1,61% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 1,57%
  13. Suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia 1,61% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 1,57%
  14. Suplementasi zinc untuk pengobatan diare 1,61% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 1,57%
  15. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 1,61% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 1,57%
  16. Pencegahan kecacingan 1,61% pada 2026, naik dari tahun sebelumnya 1,57%
  17. Penyediaan layanan spesifik 0,80% pada 2026, turun dari tahun sebelumnya 0,88%
  18. Promosi dan konseling pemberian ASI Eksklusif 0,06% pada 2026, turun dari tahun sebelumnya 0,07%

Ditinjau dari masing-masing jenis intervensi, pemerintah pusat mencatat, terdapat beberapa komponen yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap total proporsi.

Pemeriksaan kehamilan merupakan komponen dengan proporsi tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 11,75%, namun mengalami penurunan cukup tajam menjadi 7,80% pada tahun 2024, dan terus menurun menjadi 4,28% pada tahun 2025, sebelum kembali sedikit meningkat menjadi 4,65% pada tahun 2026.

Komponen Alat kesehatan penyediaan layanan juga menunjukkan pola penurunan yang konsisten, dari 7,43% pada tahun 2023 menjadi 6,21% (2024), 4,99% (2025), dan 2,40% (2026), yang menunjukkan tren penurunan proporsi paling konsisten dibandingkan komponen lainnya sepanjang periode pengamatan.

Sebaliknya, komponen Suplementasi TTD menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan penurunan pada tahun 2024 (4,38%) dibandingkan tahun 2023 (6,85%), namun kembali meningkat pada tahun 2025 (5,86%) dan tahun 2026 (6,67%), mendekati proporsi awal pada tahun 2023.

Pola serupa turut teramati pada komponen Imunisasi, yang proporsinya menurun dari 2,89% (2023) menjadi 2,03% (2024), kemudian meningkat menjadi 2,74% (2025) dan mencapai 3,79% pada tahun 2026 merupakan proporsi tertinggi komponen ini sepanjang periode yang diamati.

Perlu dicatat pula bahwa komponen Logistik penyediaan layanan dan Penyediaan layanan spesifik tidak tersedia datanya (N/A) pada tahun 2023, namun mulai tercatat pada tahun 2024 dengan proporsi masing-masing sebesar 5,54% dan 2,19%.

Komponen Logistik penyediaan layanan selanjutnya menunjukkan peningkatan menjadi 8,40% pada tahun 2025, sebelum menurun menjadi 7,30% pada tahun 2026, dan tercatat sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap total proporsi pada dua tahun terakhir tersebut.

Sementara itu, sejumlah komponen dengan proporsi yang relatif kecil, seperti Promosi dan konseling pemberian ASI Eksklusif dan Promosi dan konseling PMBA, menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2026, meskipun secara nominal kontribusinya terhadap total proporsi tergolong minor, yaitu masing-masing sebesar 0,06% dan 1,80%.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Alokasi Anggaran Cegah Stunting di Daerah Terus Turun, Sisa Rp20 T!


Most Popular
Features