Derita Warga Negara Mata Uang Anjlok, Gaji Naik Tapi Ga Ngejar Inflasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang yang memasuki tahun keempat membuat perekonomian Sudan semakin tertekan. Nilai tukar pound Sudan merosot tajam, sementara harga makanan dan kebutuhan pokok terus meningkat, membuat masyarakat kesulitan mempertahankan daya beli.
Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh Aisha, perempuan berusia 27 tahun yang berjualan kopi dan teh di Port Sudan. Ia menjalankan usaha kecil tersebut untuk membantu menghidupi kedua orang tuanya dan empat saudara laki-lakinya.
Pendapatan Aisha sebenarnya meningkat. Kini ia bisa memperoleh sekitar 70.000-100.000 pound Sudan per hari (Rp166 ribu-Rp238 ribu). Namun, kenaikan pendapatan tersebut tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup.
"Sebelum perang, secangkir kopi berharga 1.000 pound Sudan. Saya bisa mendapatkan sekitar 30.000 pound sehari dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga," kata Aisha mengatakan menjual kopi seharga 3.000 pound dan teh sekitar 1.500 pound per cangkir, dikutip Al-Jazeera, Jumat (25/9/2026).
Harga Makanan Terus Naik
Daya beli pound Sudan terus tergerus. Sebelum perang, uang 1.000 pound Sudan masih cukup untuk membeli lima potong roti. Kini, jumlah yang sama hanya mendapatkan tiga potong.
Harga gula juga naik dari sekitar 4.000 pound menjadi 7.000 pound per kilogram. Sementara itu, biaya transportasi Aisha dari rumah menuju tempat berjualan telah melonjak hingga empat kali lipat.
Harga daging sapi bahkan telah mencapai 68.000 pound per kilogram, sehingga berada di luar kemampuan Aisha. Lentil (kacang-kacangan) yang relatif lebih terjangkau juga kini dibanderol sekitar 16.000 pound per kilogram.
Kenaikan biaya juga terjadi pada layanan kesehatan dan pendidikan. Ini menambah tekanan bagi keluarga yang telah terdampak perang selama bertahun-tahun.
Inflasi Masih di Atas 40%
Perang antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah berlangsung sejak April 2023. Konflik tersebut mengganggu produksi dalam negeri, perdagangan dan ekspor Sudan.
Kondisi ini turut mempersempit pasokan valuta asing dan memberikan tekanan terhadap pound Sudan. Berdasarkan data Sudan Central Bureau of Statistics, inflasi tahunan Sudan mencapai lebih dari 41% pada Juli 2026, meski turun dari sekitar 51% pada Juni.
Namun, turunnya inflasi bukan berarti harga barang mengalami penurunan. Indeks harga konsumen masih meningkat hampir 1,5% dari Juni ke Juli, menunjukkan harga-harga tetap naik, hanya dengan laju yang lebih lambat.
United Nations Development Programme (UNDP) memperkirakan Sudan kehilangan sekitar US$6,4 miliar produk domestik bruto (PDB) pada 2023 saja. UNDP juga memperkirakan ekonomi Sudan telah menyusut lebih dari 40% selama perang sementara sekitar sepertiga bisnis di negara tersebut telah tutup.
Pound Sudan Jatuh
Tekanan terhadap perekonomian semakin terlihat dari anjloknya nilai pound Sudan. Sebelum perang, US$1 setara sekitar 600 pound Sudan, namun pada 22 September 2026 pedagang valuta asing di pasar gelap menyebut nilai US$1 mencapai sekitar 7.500 pound Sudan meski nilainya berbeda-beda antar kota dan pedagang.
Analis ekonomi Mohyeldin Mohamed mengatakan pelemahan pound Sudan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk terganggunya sektor produktif akibat perang. Ia juga menyoroti dugaan penjarahan dan penyelundupan sejumlah komoditas, termasuk emas dan gum arabic, yang dikaitkan dengan RSF.
Menurut Mohamed, Sudan membutuhkan langkah jangka pendek dan reformasi jangka panjang untuk mengatasi tekanan ekonomi. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan dalam negeri, memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif dan memperbaiki penerimaan pajak.
Ia juga mendorong agar pendapatan dari sektor emas dapat masuk ke sistem valuta asing resmi. Sehingga membantu memperkuat perekonomian.
Daya Beli Warga Makin Tergerus
Pelemahan pound Sudan akhirnya berimbas langsung terhadap rumah tangga. Maryam Ibrahim, pekerja bantuan kemanusiaan sekaligus peneliti ekonomi yang sebelumnya bekerja dengan PBB, mengatakan jatuhnya nilai mata uang telah mengikis daya beli masyarakat.
"Dampak utama dari penurunan nilai mata uang adalah hilangnya daya beli. Gaji dan tabungan tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga," kata Ibrahim.
Menurutnya, keluarga mulai mengurangi jumlah makanan, menunda pengobatan, menarik anak dari sekolah hingga meminjam uang atau kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Tekanan tersebut terjadi ketika kemiskinan dan krisis pangan Sudan semakin memburuk.
Bank Dunia memperkirakan tingkat kemiskinan ekstrem di Sudan meningkat dari 48% pada 2023 menjadi 59% pada 2025. Sementara itu, berdasarkan penilaian Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sekitar 19,5 juta orang atau 41% populasi Sudan menghadapi krisis pangan akut pada periode Februari hingga Mei.
Lebih dari 5 juta orang menghadapi kekurangan pangan ekstrem yang mengancam nyawa. Sementara sekitar 135.000 orang berada dalam risiko kelaparan.
Bagi keluarga seperti Aisha, krisis ekonomi tersebut bukan lagi sekadar angka inflasi atau nilai tukar. Dampaknya terasa dalam keputusan sehari-hari: makanan apa yang masih mampu dibeli, pengeluaran mana yang harus ditunda, dan seberapa jauh pendapatan sehari-hari bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]