Pemda Makin Digital, Pajak-Retribusi Nontunai Sentuh Rp165 T
Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai retribusi dan pajak daerah yang menggunakan sistem digital atau nontunai mencapai Rp165 triliun pada tahun 2026. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam opening ceremony FEKDI X IFSE 2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Airlangga, retribusi online di daerah tersebut meningkat 10,6% dari tahun lalu.
"Retribusi daerah yang menggunakan sistem digital atau non tunai itu nilainya Rp 155 triliun pada 2026 dan dibandingkan tahun lalu juga naik 10,6%", ujar Airlangga
Peningkatan ini didorong oleh semakin banyaknya pemerintah daerah yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung tata kelola dan pelayanan publik di wilayahnya.
Saat ini, kata Airlangga dari 546 pemerintah daerah, sebanyak 518 daerah sudah memiliki ekosistem digital atau 94,9% telah memiliki ekosistem digital.
"Sementara, dukungan konektivitas berbasis low earth orbit satellite telah menjangkau 269 Pemda, bersinergi dengan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Selain itu, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh Pemda dan K/L yang sudah bisa dipakai di e-katalog nasional mulai Oktober 2026, juga diperluas kerja sama e-katalog dengan marketplace dan UMKM," tutur Airlangga.
Pada 2027, Airlangga menilai digitalisasi daerah perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki iklim investasi daerah, monetisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang lebih tertib (untuk sewa, dan lainnya), serta membangun infrastruktur digital.
Dia pun menegaskan Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai diperkirakan mendekati US$ 100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai US$ 180-340 miliar pada 2030.
Ia menjelaskan bahwa pelunasan bernilai Rp218,3 triliun yang telah rampung pada 24 Agustus lalu tersebut murni menyangkut penyelesaian hubungan utang-piutang antara Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai sesama lembaga negara.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]