Geger Perang Keluarga Rebut Perusahaan Rp 5.800 T, Seret Bank Sentral
Jakarta, CNBC Indonesia - Tata kelola perusahaan raksasa asal India, Grup Tata, kembali diguncang ketegangan internal antara dewan direksi Tata Sons dan pemegang saham mayoritasnya, Tata Trusts. Perselisihan di tubuh konglomerasi dengan nilai valuasi mencapai US$ 328 miliar (Rp 5.838,4 triliun) ini mencuat usai Bank Sentral India (RBI) menolak permohonan status regulasi perusahaan.
Polemik ini bermula ketika RBI mengklasifikasikan Tata Sons sebagai perusahaan keuangan non-bank lapisan atas (NBFC-UL) pada September 2022. Klasifikasi ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham (listing) di bursa dalam tenggat waktu tertentu.
Tata Sons sempat berupaya menghindari kewajiban tersebut dengan mengajukan pembatalan registrasi sebagai Perusahaan Investasi Inti (CIC). Namun, pada 12 September lalu, RBI menolak permohonan itu dan secara efektif memaksa perusahaan untuk masuk ke pasar saham publik.
Inti permasalahan saat ini bukan sekadar keputusan RBI, melainkan proses komunikasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Tata Trusts, yang menguasai sekitar 66% saham, merasa tidak diberikan informasi memadai mengenai proses pengajuan dokumen maupun opsi alternatif yang dibahas bersama regulator. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai tingkat transparansi di level atas manajemen Tata Sons.
"Tampaknya pihak Trusts sama sekali tidak tahu-menahu mengenai pembicaraan dengan pihak RBI," ungkap seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, seperti dikutip dari The Indian Express, Jumat (25/9/2026).
Perbedaan pandangan ini akhirnya meledak ke ranah publik pada rapat dewan direksi Tata Sons tanggal 17 September. Dalam rapat tersebut, dewan secara sepihak memutuskan untuk mematuhi arahan regulator dan tetap melanjutkan proses listing ke bursa.
Rapat itu juga mengesahkan perpanjangan masa jabatan N. Chandrasekaran sebagai ketua eksekutif untuk lima tahun ke depan. Keputusan ini mengungkap perpecahan di mana Ketua Tata Trusts, Noel Tata, menolaknya, sementara direktur utusan Trusts lainnya, Venu Srinivasan, justru memberikan dukungan.
Menyikapi manuver tersebut, pihak internal menilai telah terjadi pelanggaran prosedur persetujuan yang diatur dalam konstitusi perusahaan.
"Hak suara penentu (casting vote) tidak dapat menggantikan suara afirmatif dari kedua direktur utusan Trusts yang secara spesifik disyaratkan dalam Anggaran Dasar," tegas sumber tersebut.
Sejarah Pendirian dan Pertarungan
Memanasnya tata kelola internal ini kembali menguji fondasi sejarah perusahaan yang telah berdiri kokoh sejak abad ke-19. Sejarah Tata Sons berawal pada tahun 1868 ketika Jamsetji Tata mendirikan sebuah perusahaan perdagangan kapas, yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi multinasional.
Dalam perjalanannya, keluarga Mistry melalui Shapoorji Pallonji Group (SP Group) mulai masuk sebagai pemegang saham di Tata Sons pada tahun 1930-an. Hubungan bisnis dan kekeluargaan antara klan Tata dan Mistry ini awalnya berlangsung sangat harmonis selama puluhan tahun dalam membesarkan grup tersebut.
Kepemilikan saham perusahaan perlahan diwariskan ke dalam bentuk yayasan amal filantropi, yakni Tata Trusts, yang kini menguasai mayoritas saham. Sementara itu, keluarga Mistry menguasai sekitar 18,4% saham, menjadikan mereka sebagai pemegang saham tunggal terbesar di luar ekosistem keluarga Tata.
Sayangnya, harmoni antara dua dinasti bisnis besar ini akhirnya hancur lebur pada bulan Oktober 2016 silam. Cyrus Mistry, keturunan keluarga Mistry yang saat itu menjabat sebagai Ketua Eksekutif Tata Sons, secara mendadak digulingkan dari posisinya oleh dewan direksi.
Pemberhentian sepihak ini memicu pertarungan hukum terpanas dalam sejarah korporasi modern di India. Kubu Mistry menuduh Ratan Tata dan Tata Trusts terlalu dominan, mencampuri urusan operasional dewan, serta menindas hak-hak pemegang saham minoritas.
Di sisi lain, Tata Sons berdalih bahwa dewan telah kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Mistry yang kerap mengambil keputusan tanpa melibatkan persetujuan. Sengketa panjang ini akhirnya berakhir pada Maret 2021 ketika Mahkamah Agung India memenangkan Tata Sons secara mutlak dan menegaskan keabsahan dominasi konstitusional Tata Trusts.