Krisis BBM Makin Parah di Sini, Pemerintah Dorong PNS WFH

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Iran mulai menerapkan berbagai langkah penghematan energi di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) dan tekanan ekonomi yang makin berat. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah memangkas jam kerja pegawai pemerintah sekaligus mendorong sebagian pekerjaan dilakukan dari rumah.

Mulai 23 September hingga akhir tahun kalender Iran saat ini pada akhir Maret 2027, jam kehadiran pegawai di kantor pemerintah ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 13.00 waktu setempat. Sisa jam kerja sesuai kontrak akan dipenuhi secara daring dari rumah.

Setiap instansi pemerintah juga diwajibkan menetapkan satu hari dalam sepekan bagi pegawai dan manajer untuk menggunakan transportasi umum ketika bepergian ke tempat kerja. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri pemerintah bahkan mengunggah video yang memperlihatkan mereka menggunakan metro untuk berangkat bekerja sebagai bagian dari kampanye tersebut.

Untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, layanan metro dan bus rapid transit (BRT) juga akan digratiskan hingga pertengahan November. Sementara itu, kendaraan dinas pemerintah yang sudah tua akan secara bertahap diganti dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau hibrida.

Namun, proses penggantian ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Pembukaan kembali universitas juga diperkirakan berlangsung secara bertahap dan terbatas. Sejumlah perkuliahan akan dialihkan ke sistem daring sesuai pengaturan yang ditetapkan pemerintah.

Kantor-kantor yang terkait dengan pemerintah diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja berakhir. Sementara sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, serta layanan operasional lainnya akan mengikuti pengaturan tersendiri yang akan diumumkan kemudian.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya menandatangani arahan pada 12 September yang meminta lembaga pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang memungkinkan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi konsumsi bensin, listrik, dan gas alam pemerintah.

"Kami telah memulai penghematan konsumsi bersama pemerintah," kata Pezeshkian, dilansir Al Jazeera.

Pernyataan itu sekaligus menempatkan kebijakan kerja dari rumah dan berbagai langkah penghematan bagi pegawai pemerintah sebagai bagian dari upaya yang sejalan dengan penghematan energi yang selama ini diminta pemerintah dari masyarakat.

Iran sebenarnya bukan pertama kali menghadapi persoalan energi. Negara yang kaya sumber daya tersebut telah berulang kali mengalami krisis akibat buruknya pengelolaan serta infrastruktur yang sudah tua.

Namun, tekanan tambahan akibat perang dengan Amerika Serikat dan Israel membuat pemerintah harus mencari cara yang lebih kreatif untuk mengatasi kekurangan energi.

Pada awal September, pemerintah Iran yang tengah mengalami tekanan keuangan kembali menaikkan harga BBM untuk kuota tingkat ketiga. Ini menjadi kenaikan kedua dalam waktu kurang dari setahun.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat harus membayar dua kali lipat untuk konsumsi bensin di atas 110 liter per bulan. Kendaraan impor dan sejumlah kategori mobil lainnya juga hanya mendapatkan akses ke tingkat harga BBM yang paling mahal.

Data produksi dan konsumsi menunjukkan besarnya tekanan terhadap pasokan. Selama lima bulan pertama tahun Iran berjalan yang berakhir pada 22 Agustus, produksi bensin rata-rata mencapai 122 juta liter per hari.

Sementara itu, konsumsinya mencapai 132 juta liter per hari. Artinya, terdapat kekurangan pasokan sekitar 10 juta liter setiap hari.

Pada paruh pertama bulan keenam tahun Iran tersebut, selisih antara produksi dan konsumsi juga masih berada di kisaran yang sama, yakni defisit sekitar 10 juta liter per hari.

Situasi makin sulit setelah blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan selatan Iran yang diberlakukan sejak Juli menghentikan impor BBM yang sebelumnya membantu menutup kekurangan pasokan. Blokade tersebut juga menghambat ekspor minyak Iran menggunakan supertanker yang melintasi Selat Hormuz, sehingga turut menekan pemasukan devisa negara.

Meski demikian, minyak mentah Iran yang tersimpan di perairan terbuka di luar garis blokade masih secara bertahap dijual ke China.

Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, serta depo-depo bahan bakar utama juga berdampak terhadap produksi dan distribusi energi Iran. Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad pada awal September mengatakan, "Sebagian besar kapasitas produksi kini telah dipulihkan secara signifikan, dan prosesnya terus berlanjut."

Di tengah inflasi yang terus menekan sebagian besar masyarakat Iran, data terbaru dari Pusat Statistik Iran juga menunjukkan besarnya dampak perang dengan AS terhadap perekonomian.

Produk domestik bruto (PDB) riil Iran anjlok 10,1% secara tahunan pada periode akhir Maret hingga akhir Juni 2026. Pada periode yang sama, ekstraksi minyak dan gas turun 26,4%.

Jika sektor minyak dihitung bersama, industri dan pertambangan mengalami kontraksi 14,7%. Sektor konstruksi turun 6,4%, jasa secara keseluruhan menyusut 4,8%, sedangkan transportasi, pergudangan dan komunikasi anjlok 17%.

Pemerintah Iran belum mengungkap berapa banyak pegawai yang diperkirakan terdampak kebijakan kerja dari rumah tersebut. Tidak ada pula informasi mengenai bagaimana pemerintah memperkirakan perubahan pola kerja itu akan memengaruhi efisiensi pelayanan publik.

Namun, setelah puluhan tahun diwarnai persoalan salah kelola, korupsi dan inefisiensi di berbagai organisasi yang terkait dengan pemerintah, sebagian warga Iran melihat kebijakan tersebut sebagai gambaran dari persoalan yang lebih besar, yakni tidak efisiennya negara.

 

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]