Jadi Korban Baru Perang, Negara Ini Tetapkan Status Darurat 60 Hari
Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Moldova pada resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di sektor energi dan air. Langkah ini diambil menyusul melonjaknya harga bahan bakar di tengah perang yang tak kunjung berhenti serta bencana kekeringan parah yang melanda negara tersebut.
Mengutip Bangkok Post, Rabu (23/9/2026), status darurat tersebut akan mulai berlaku efektif pada Sabtu mendatang. Pemerintah menyebut langkah strategis ini memungkinkan otoritas Moldova untuk merespons dengan cepat jika terjadi gangguan pada pasokan energi, bahan bakar, dan air.
Keputusan drastis ini disahkan setelah parlemen menyetujui usulan pemerintah dengan 54 suara mendukung, 20 menolak, sementara 22 anggota parlemen lainnya memilih absen dari pemungutan suara.
Krisis ganda ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar global sejak awal pecahnya perang di Timur Tengah, yang diperparah oleh kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga menyebabkan penyusutan drastis debit sungai di seluruh Eropa.
Perdana Menteri Moldova Vasile Tofan secara khusus menyoroti risiko mematikan yang berasal dari dampak perang Timur Tengah dan Ukraina yang dikombinasikan dengan fenomena kekeringan tersebut.
"Ini adalah badai yang sempurna," ungkapnya.
Tofan menyebut bahwa rentetan krisis ini benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa pada negaranya yang hanya berpenduduk sekitar 2,4 juta jiwa tersebut.
Ancaman Musim Dingin & Krisis Air
Sebagai catatan, Moldova telah secara drastis memangkas ketergantungannya pada energi Rusia sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022 lalu, dan beralih mengandalkan impor dari Uni Eropa.
Lantaran harga gas diproyeksikan akan terus meroket tajam, pemerintah saat ini tengah mengkaji wacana peningkatan anggaran guna membantu keluarga rentan untuk membayar tagihan mereka selama musim dingin. Tercatat, separuh dari total populasi negara tersebut saat ini masih sangat bergantung pada skema bantuan itu.
Di luar masalah energi, pemerintah menyatakan Moldova juga dihadapkan pada masalah kekurangan air yang sangat parah di sungai Dniester dan Prut. Menyusutnya debit air ini secara langsung mengancam ketersediaan pasokan air minum bagi warga.
Menanggapi kondisi kritis ini, Presiden Moldova Maia Sandu pada hari Senin telah membeberkan alasan krusial di balik penerapan status darurat.
"Status darurat diperlukan oleh pihak berwenang untuk bertindak jika keputusan cepat dibutuhkan untuk membeli bahan bakar, jika aliran air di Dniester terus menurun, atau jika harga bahan bakar terus naik," tegasnya.
Desakan Negosiasi dengan Rusia
Menyikapi situasi yang makin memburuk ini, pemimpin partai Sosialis oposisi yang pro-Rusia, Igor Dodon, turut buka suara mengkritik langkah negara.
Melalui aplikasi Telegram, ia menuntut pemerintah agar tidak mengorbankan rakyat dan segera bertindak pragmatis.
"Pemerintah harus mengambil pendekatan pragmatis dan segera memulai negosiasi dengan Rusia mengenai pasokan gas," pungkas Dodon.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]