Rekening Gratis 'Rp50 Ribu' Dibuka Massal 2027, Anggarannya Rp3,8 T
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan perkembangan terkait rencana pembukaan rekening bank massal kepada masyarakat yang sudah berusia 17 tahun.
Airlangga mengatakan rencana tersebut masih dalam pembahasan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar yakni mencapai Rp 3,8 triliun.
"Rekening gratis sudah kami laporkan kepada Pak Presiden. Dari hasil rekap, yang sudah di atas usia 17 tahun dan belum punya rekening itu ada jumlah tertentu. Nah ini yang kita sedang lihat bahwa yang sejumlah tertentu tersebut, itu membutuhkan dana sebesar Rp 3,8 triliun," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Saat ditanya berapa jumlah warga yang bakal dapat rekening dengan saldo awal sebesar Rp 50 ribu, Airlangga tidak menyebutkan angka pastinya. Namun ia memberikan bocoran bahwa jumlah orangnya sesuai dengan kebutuhan dana Rp 3,8 triliun. Artinya akan ada sekitar 76,8 juta warga yang dapat saldo awal sebesar Rp 50 ribu jika berdasarkan dana Rp 3,8 triliun.
"Jumlah orangnya, tinggal dibagi saja. Rp 3,8 triliun dibagi Rp50.000," terang Airlangga.
Airlangga menjelaskan, karena 2026 sudah tersisa sekitar tiga bulan, maka realisasinya tidak memungkinkan di tahun ini karena masih dalam pembahasan termasuk skema pemberiannya. Namun, rencana tersebut dapat mulai berjalan di awal 2027.
"Kalau tahun ini (2026), masih dalam pembahasan. Insya Allah 2027 sudah bisa berjalan," kata Airlangga.
Adapun program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah menilai kepemilikan rekening menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
Sebelumnya, Airlangga sudah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem pembayaran yang dimiliki Bank Indonesia (BI).
"Data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," ungkap Airlangga.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial, subsidi, hingga berbagai program layanan publik dapat dilakukan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital nasional.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]