Usai Beras, Amran Umumkan Kabar Penting Soal Kedelai
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai membuka jalan untuk memperkuat cadangan kedelai yang dikuasai negara. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah memang perlu memiliki cadangan kedelai untuk membantu pelaku usaha kecil, termasuk perajin tahu dan tempe.
Hal ini disampaikan Amran saat ditanya mengenai kondisi harga kedelai dalam negeri yang saat ini masih banyak dikendalikan importir. Kondisi tersebut juga dikeluhkan oleh produsen tahu dan tempe.
Amran mengatakan, apabila ada badan usaha milik negara (BUMN) yang berminat mengelola cadangan kedelai, pemerintah akan memberikan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kalau BUMN berminat, saya kasih," kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Saat ditanya apakah pernyataan tersebut menjadi lampu hijau bagi BUMN untuk bergerak.
"Oh, bukan lampu hijau. Lampu apa kalau langsung jalan? Nggak berlampu, sudah jalan," ujarnya.
Namun, ketika ditanya apakah Bulog bisa mendapatkan izin apabila ingin mengelola cadangan kedelai, Amran menegaskan hal tersebut tetap harus melihat regulasi.
"Tergantung, itu sesuai regulasi. Kita lihat regulasinya, ya," tutur dia.
Menurut Amran, pemerintah memang seharusnya memiliki cadangan kedelai.
"Iya, harus dong. Supaya bisa membantu pelaku usaha kecil," ucapnya.
 Harga dolar Amerika Serikat (AS) membuat harga kedelai impor, yang sebelumnya sekitar Rp 700 ribu per kuintal, kini naik hingga Rp 1,2 juta per kuintal. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Harga dolar Amerika Serikat (AS) membuat harga kedelai impor, yang sebelumnya sekitar Rp 700 ribu per kuintal, kini naik hingga Rp 1,2 juta per kuintal. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Pasokan Kedelai Nasional Masih Cukup
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan, pasokan kedelai nasional saat ini masih tersedia dan secara neraca masih mencukupi.
Berdasarkan Neraca Pangan Nasional Bapanas per 3 September 2026, total ketersediaan kedelai tahun 2026 diproyeksikan sekitar 3,046 juta ton. Sementara kebutuhan nasional sekitar 2,755 juta ton.
Dengan demikian, sampai akhir tahun secara proyeksi masih terdapat stok sekitar 290,9 ribu ton. Sementara kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai sekitar 229,6 ribu ton per bulan, atau sekitar 7.547 ton per hari.
"Jadi masyarakat dan perajin tahu-tempe tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan secara nasional," ujar Hermawan kepada CNBC Indonesia.
Namun, Bapanas mengakui struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Produksi dalam negeri tahun 2026 diperkirakan sekitar 131,5 ribu ton. Sementara realisasi impor Januari-Agustus telah mencapai sekitar 1,920 juta ton. Selain itu, terdapat rencana impor September-Desember sekitar 750,4 ribu ton.
"Inilah yang harus kita perbaiki secara bertahap melalui peningkatan produksi dalam negeri sekaligus penguatan cadangan pemerintah," katanya.
Hermawan mengatakan, penguatan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kedelai.
Pemerintah telah menetapkan target pengadaan minimal 70 ribu ton pada 2026. Perum Bulog juga telah dipersiapkan untuk menjalankan penugasan tersebut. Dengan cadangan yang dikuasai pemerintah, negara mempunyai instrumen untuk melakukan intervensi apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga yang tidak wajar.
Hermawan menegaskan proyeksi stok akhir nasional sebesar 290,9 ribu ton tidak sama dengan Cadangan Kedelai Pemerintah. Stok nasional mencakup keseluruhan ketersediaan di masyarakat dan pelaku usaha. Sementara CKP merupakan stok yang dikuasai pemerintah sebagai instrumen stabilisasi.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melihat keluhan perajin terkait harga kedelai yang dinilai sering dipengaruhi importir. Bapanas menyatakan pemerintah tidak ingin langsung menyimpulkan terjadi permainan harga tanpa pemeriksaan data dan rantai distribusi secara menyeluruh.
Pemerintah akan melihat harga mulai dari importir, distributor hingga perajin tahu-tempe, termasuk biaya logistik dan disparitas harga antar wilayah. Pemerintah telah menetapkan HAP kedelai impor di tingkat perajin tahu-tempe maksimal Rp12.000 per kilogram.
Data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu (Gakoptindo) per 10 September menunjukkan harga di sejumlah wilayah Jawa masih berada di kisaran Rp11.200-Rp11.850 per kilogram. Namun, terdapat disparitas dan harga lebih tinggi di sejumlah wilayah luar Jawa.
"Karena itu, pengawasan akan kita fokuskan pada daerah yang mengalami harga tinggi dan pada setiap mata rantai distribusinya," ucap Hermawan.
Bapanas menegaskan pemerintah akan menjaga pasokan kedelai sekaligus memperkuat cadangan yang dikuasai pemerintah.
"Jadi langkah pemerintah jelas: pertama, menjaga agar pasokan kedelai tidak terputus; kedua, memastikan harga di tingkat perajin tetap wajar; ketiga, memperkuat Cadangan Kedelai Pemerintah melalui Bulog; dan keempat, meningkatkan produksi dalam negeri agar ketergantungan impor secara bertahap berkurang," jelasnya.
Bapanas juga memastikan pasokan kedelai nasional masih mencukupi sehingga masyarakat dan perajin tahu-tempe tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan secara nasional.
"Kedelai kita tersedia dan secara neraca cukup. Tantangannya adalah ketergantungan impor yang masih tinggi. Karena itu pemerintah memperkuat cadangan kedelai melalui Bulog, mengawasi importir dan distribusi, serta memastikan perajin tahu-tempe memperoleh bahan baku dengan harga yang wajar," pungkas dia.
(wur) [Gambas:Video CNBC]