Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 506 T hingga Agustus 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara 60,8% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang tersebut masih berada dalam jalur yang telah direncanakan pemerintah untuk mendukung kebutuhan APBN tahun ini.
"Pembiayaan utang neto realisasi Rp 506 triliun terdiri dari SBN neto Rp 527,4 triliun atau 66% dari target APBN. Sesuai rencana APBN, on track," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, pembiayaan utang neto hingga akhir Agustus tercatat Rp 506 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 464,6 triliun.
Dari total pembiayaan utang itu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 527,4 triliun atau setara 66% dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun. Sementara itu, komponen pinjaman tercatat negatif Rp 21,4 triliun atau minus 65,5% terhadap target tahunan, yang mencerminkan pembayaran pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru.
Suahasil menegaskan, kinerja pembiayaan utang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Menurutnya, pasar SBN Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat dan mampu menarik minat investor.
"Pasar SBN kita tetap solid di tengah ketidakpastian global. Respons APBN memastikan pasar solid," ujarnya.
Ia menjelaskan pengelolaan APBN yang dinilai kredibel dan terjaga menjadi salah satu faktor yang membuat instrumen utang pemerintah Indonesia masih menarik di mata investor global.
"RI masih relatif oke, kita ada spread yang tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk beli SBN kita," kata Suahasil.
Kementerian Keuangan menegaskan pembiayaan utang dikelola secara hati-hati (prudent) dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kas negara serta dinamika pasar keuangan. Pemerintah juga menjalankan strategi active cash and debt management untuk menjaga likuiditas tetap memadai sekaligus memastikan biaya utang tetap efisien dan risiko tetap terkendali.
Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari 60% target tahunan, pemerintah meyakini pembiayaan APBN 2026 masih berada pada jalur yang sesuai rencana tanpa mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]