Mau Punya PLTS 100 GW, Indonesia Butuh Peta Jalan yang Sesuai
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari menilai target pembangunan PLTS 100 GW oleh pemerintah dapat dicapai asalkan ada peta jalan yang sesuai. Dia menegaskan tanpa peta jalan yang memadai maka akan sulit mencapai target tersebut.
"Pasalnya tanpa peta jalan yang jelas tentu saja akan sangat sulit melakukan implementasi. Bahwa saat ini pemerintah akan fokus untuk mengedepankan PLTS sebagai transisi energi di Indonesia. Otomatis kita harus mulai melihat nih stakeholder bekerja sama gitu ya," kata Mada kepada CNBC Indonesia, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya sumber daya alam sangat melimpah, begitu pula dengan sumber daya manusia, sehingga target tersebut dapat dicapai secara bertahap. Mada mengatakan diperlukan transfer teknologi dan menyusun skala prioritas dalam implementasinya.
"Kenapa saya bilang ini semua harus dilakukan secara bertahap, karena memang setelah sumber daya alam itu ada lanjutannya apa? Berarti kita perlu melakukan pengolahan, siapa yang mengolah tentu saja sumber daya manusianya. Nah, setelah itu teknologi apa yang akan kita terapkan gitu. Nah inilah hal-hal yang mungkin perlu kita lihat. Mana skala prioritas yang tertinggi yang harus kita jalankan?" jelas Mada.
Dia menambahkan ekspansi PLTS di Indonesia masih dihadapkan berbagai hambatan, seperti lahan, sumber daya manusia, hingga investasi. Namun untuk permasalahan lahan pihaknya memiliki alternatif dengan mendirikannya di bendungan, ataupun dengan memanfaatkan atap perumahan dan pabrik.
"Jadi kalau kita bicara mengenai bottleneck saat ini kalau untuk PLTS itu kesiapan lahan. Itu yang utama, karena memang ini kekurangannya membutuhkan lahan yang besar untuk saat ini," ungkap dia.
Tantangan lainnya adalah perkara perizinan. Meski saat ini pengembangan PLTS sudah teregulasi, perizinan tersebut terkadang berbeda dengan di daerah.
"Jadi misalnya, perizinan di pusat bilangnya a, b, c sampai ke daerah mungkin a+, a-. Ada tambahan-tambahan yang sehingga kadang-kadang mengakibatkan perbedaan pendapat. Ini kami dari AESI tentu saja berharap bahwa masalah perizinan ini memiliki persyaratan yang sama dari atas sampai bawah," jelas Mada.
Hambatan lainnya ketersediaan sumber daya manusia. Dia menjelaskan pengembangan PLTS di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) akan terkendala sumber daya manusia. Hambatan lainnya adalah investasi dengan skala kecil. Dalam hal ini diperlukan platform dari sisi pendanaan untuk memastikan pengembangan PLTS dapat dibiayai dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Terakhir adalah ketersediaan grid sebab PLTS yang merupakan energi terbarukan harus memiliki penopang yang kuat.