Bansos Digital Meluncur Oktober, Pemerintah Uji Coba di 258 Daerah
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos). Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut kesiapan data dan distribusi menjadi kunci agar bansos tidak lagi salah sasaran.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Kemensos mendukung penuh implementasi Perlinsos Digital untuk penyaluran bansos mulai 2027.
Hal tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua KPTDP sekaligus Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga, termasuk Menteri PANRB, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa uji coba Perlinsos Digital kini diperluas dari 43 kabupaten/kota menjadi 258 kabupaten/kota.
Perluasan ini dilakukan setelah uji coba sebelumnya mencatat lebih dari 4,3 juta keluarga pendaftar dalam waktu sekitar dua bulan. Pemerintah menargetkan Perlinsos Digital dapat diterapkan secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih melakukan penguatan sistem untuk memastikan kesiapan implementasi tersebut.
"Presiden sudah menyampaikan arahan untuk memperluas Perlinsos Digital secara nasional pada minggu ketiga Oktober. Seiring dengan perluasan Perlinsos Digital ke ratusan kabupaten/kota yang kini telah mencatat lebih dari 4,3 juta KK pendaftar, tentu masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan, terutama dari sisi kesiapan sistem," ujar Luhut, dikutip Senin (14/9/2026).
Digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat mengurangi dua persoalan utama dalam penyaluran bansos, yakni inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak berhak justru menerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
Agus mengatakan persoalan tersebut masih ditemukan karena data penerima bansos tengah dalam proses transisi dan pemutakhiran.
"Kemensos sangat mendukung implementasi rencana implementasi perlinsos digital untuk penyaluran bansos tahun 2027. Yang dibutuhkan untuk mempercepat proses distribusi melalui perlinsos ini, yang pertama adalah data," katanya.
Menurut Agus, akurasi data menjadi fondasi utama sebelum pemerintah mengimplementasikan sistem digital secara lebih luas.
"Yang mestinya tidak dapat, dapat. Yang kedua adalah exclusion error, yang mestinya dapat, tidak dapat. Jadi, Kemensos bersama BPS melakukan pemutakhiran," ujarnya.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan masyarakat yang masuk dalam sistem benar-benar sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Selain data, Agus mengatakan mekanisme distribusi juga menjadi faktor penting. Digitalisasi diharapkan dapat membuat bantuan diterima masyarakat secara lebih cepat dan efektif.
"Yang dibutuhkan pertama kali untuk implementasi perlinsos ini adalah data. Data yang kedua adalah distribusi. Jadi, saya kira dengan kerja ramai-ramai ini mestinya bisa," kata Agus.
Pemerintah menyebut hasil evaluasi uji coba menunjukkan respons masyarakat terhadap layanan Perlinsos Digital cukup positif. Lebih dari 70% masyarakat yang mengikuti uji coba memberikan respons positif terhadap layanan tersebut.
Selain itu, proses yang sebelumnya dapat memakan waktu sekitar 75-200 hari disebut dapat dipangkas menjadi hanya dalam hitungan menit melalui sistem digital. Biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam proses tersebut juga diklaim dapat ditekan hingga hampir nol.
Untuk menjangkau masyarakat yang belum mampu melakukan pendaftaran secara mandiri, pemerintah turut mengembangkan program Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga.
Melalui program tersebut, masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat membantu keluarga, tetangga, maupun warga di sekitarnya melakukan proses pendaftaran sebagai Agen Perlinsos.
Perluasan uji coba ke 258 kabupaten/kota selanjutnya akan digunakan untuk menguji kesiapan sistem, pemerintah daerah, interoperabilitas data, serta mekanisme pendampingan masyarakat.
Hasil pengujian tersebut akan menjadi bagian penting sebelum Perlinsos Digital diterapkan secara lebih luas dan menjadi fondasi penyaluran bansos pada 2027.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]