Pemerintah Mau Buka Rekening Massal Buat Warga RI, Ini Komentar Ekonom
Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa pengamat ekonomi buka suara terkait rencana pemerintah yang akan membuka rekening massal bagi masyarakat Indonesia, di mana hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah agar bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan pembukaan rekening bank secara massal dinilai positif karena dapat memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Namun, Ia menegaskan masih ada risiko jika upaya ini tidak serius dilakukan.
"Pembukaan rekening massal menjadi positif karena dapat memperluas inklusi keuangan, memperkuat basis dana perbankan, dan membuat transfer bansos lebih efisien. Namun, ada risiko nyata, di mana jika tidak diantisipasi, maka akan muncul rekening pasif, biaya administrasi, dan adanya penyalahgunaan rekening," kata Rizal kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (11/9/2026).
Rizal menambahkan implementasi rekening massal ini harus fokus pada kualitas data, bukan sekadar jumlah rekening.
"Integrasi NIK, DTSEN, Dukcapil, KYC perbankan, perlindungan data pribadi, serta sistem deteksi fraud harus menjadi fondasi. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko hanya memindahkan persoalan lama ke kanal digital," terang Rizal.
Terkait upaya penyaluran bansos yang lebih efektif, Ia menjelaskan pembukaan rekening massal ini dapat meningkatkan ketepatan dan mengurangi rantai distribusi. Namun, rekening tersebut tidak membuat penyaluran bansos otomatis tepat sasaran jika basis data penerimanya masih bermasalah.
"Tetapi rekening yang tepat tidak otomatis membuat bansos tepat sasaran jika basis data penerimanya masih bermasalah. Karena itu, keberhasilan harus diukur dari turunnya inclusion error, exclusion error, kebocoran, dan biaya penyaluran," ujarnya.
Di satu sisi, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan transaksi agar rekening tersebut tidak disalahgunakan seperti judi online atau transaksi ilegal lainnnya.
"Tanpa pengawasan transaksi yang kuat dan integrasi bank, OJK, PPATK, serta aparat penegak hukum, rekening massal justru bisa menambah kanal baru bagi rekening nominee atau rekening penampung," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pembukaan rekening massal tersebut dapat menjadi bagian dari evolusi kedaulatan moneter Indonesia di era digital, ketika akses terhadap uang semakin bergantung pada akses terhadap infrastruktur tempat uang bergerak.
"Yang menarik dari kebijakan ini sebenarnya bukan saldo Rp50 ribunya, tapi lebih ke fundamental gagasan bahwa ketika seseorang memasuki usia dewasa dan memperoleh identitas sebagai warga negara, ia sekaligus memperoleh pintu masuk ke sistem keuangan dan sistem pembayaran nasional.", kata Fakhrul
Selain itu, pembukaan rekening massal juga membuat adanya integrasi data kependudukan dengan akses keuangan, yang memberikan implikasi cukup besar.
"KTP selama ini memberi seseorang identitas sebagai warga negara. Di era digital, rekening dapat menjadi salah satu pintu yang memberinya identitas dan akses sebagai economic citizen," terang Fakhrul.
Namun Fakhrul mengingatkan bahwa keberhasilan program jangan diukur hanya dari jumlah rekening yang berhasil dibuka.
"200 juta rekening tidak otomatis berarti 200 juta masyarakat sudah financially included. Setelah account ownership, tahap berikutnya adalah account usage dan akhirnya economic participation," ujar Fakhrul.
Karena itu, pemerintah dan industri keuangan perlu memastikan rekening berbiaya rendah, mudah digunakan, interoperable dengan sistem pembayaran nasional, memiliki perlindungan data yang kuat, serta tidak menciptakan ketergantungan permanen kepada satu institusi keuangan tertentu.
Kebijakan juga perlu disertai literasi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama karena sebagian penerimanya merupakan masyarakat yang baru pertama kali memasuki sistem keuangan formal.
(chd/haa) [Gambas:Video CNBC]