Aturan Mau Diubah, Dapur MBG Tak Dapat Insentif Rata Rp 6 Juta/Hari
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) masih membuka ruang efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya melalui perubahan aturan pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini mencapai Rp6 juta per dapur per hari.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perubahan skema insentif tersebut berpotensi membuat anggaran MBG lebih efisien lagi. Bahkan, dia menyebut penghematannya bisa mencapai belasan triliun rupiah.
"Kami berusaha untuk itu, kami berusaha untuk memilah lebih. kan kalau misalnya insentif Rp6 juta per hari jadi Rp2.000 (per porsi), itu tambah efisien lagi, ada hitungannya berapa belas triliun gitu," kata Sudaryono saat ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.
Ia menilai, skema lama yang memberikan insentif Rp6 juta per hari secara flat kepada satu dapur tidak adil, karena kapasitas produksi setiap SPPG berbeda-beda. Ada dapur yang memproduksi 2.000, 2.500 hingga 3.000 porsi per hari.
"Ini kan aturan dibuat oleh pimpinan sebelum saya. Ada dapur bikin 3.000 porsi, ada yang 2.000 porsi, ada yang dapur 2.500 porsi. Dibayar cuma Rp6 juta kan nggak adil dong?"
Menurutnya, jika dapur hanya memproduksi 2.000 porsi tetapi tetap menerima Rp6 juta per hari, maka nilai insentif per porsinya menjadi lebih besar dibandingkan dapur yang memproduksi 3.000 porsi.
"Artinya, kalau (insentifnya) Rp2.000 itu berarti harus 3.000 porsi baru dapat Rp6 juta. Tapi kalau kamu bikin 2.000 porsi dibayar Rp6 juta berarti kandungannya nggak Rp15.000 satu porsinya, karena tidak Rp2.000 insentifnya, betul nggak? Artinya tidak rata semuanya disesuaikan. Sekarang tidak rata semua, kemudian satu dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil," jelasnya.
Karena itu, BGN tengah menyiapkan aturan baru untuk mengubah skema insentif tersebut. Sudaryono mengatakan dirinya telah mengajukan Peraturan Kepala Badan atau Perbadan dan berharap aturan tersebut segera terbit.
 Siswa-siwi menyantap hidangan makan bergizi saat uji coba program makam bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024). Makan bergizi gratis merupakan program unggulan yang dibawa Prabowo-Gibran saat kampanye di Pilpres 2024 lalu dan tetap berpegang kepada anggaran yang tersedia pada RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Siswa-siwi menyantap hidangan makan bergizi saat uji coba program makam bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024). Makan bergizi gratis merupakan program unggulan yang dibawa Prabowo-Gibran saat kampanye di Pilpres 2024 lalu dan tetap berpegang kepada anggaran yang tersedia pada RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
"Ini saya sedang, saya sudah mengajukan Peraturan Kepala Badan, Perbadan. Tinggal nunggu waktu, saya harapkan mungkin hari ini, Jumat, atau besok Senin sudah keluar, maka nanti insentifnya berdasarkan Peraturan Kepala Badan yang baru saja saya terbitkan," tutur dia.
Dalam rapat, Sudaryono menjelaskan skema baru yang sedang disusun akan mengembalikan komponen biaya MBG menjadi Rp15.000 per porsi. Dari jumlah tersebut, Rp10.000 dialokasikan untuk menu makanan, Rp2.000 untuk insentif dapur, dan Rp3.000 untuk operasional dapur.
Dengan skema tersebut, pembayaran kepada SPPG juga akan disesuaikan dengan kondisi operasional dapur. BGN tidak lagi membayar insentif ketika dapur dalam status suspend atau libur.
"Misalkan 1 dapur 56 juta per hari, tapi saat suspend, dulu suspend masih dibayar, sekarang suspend gak dibayar, libur nggak dibayar. Kalau dulu suspend dan libur dibayar, itu kan keliru," ucapnya.
Perubahan aturan insentif ini menjadi salah satu langkah BGN untuk menekan belanja, sekaligus memastikan penggunaan anggaran MBG lebih sesuai dengan kebutuhan. Sebelumnya, BGN telah melakukan efisiensi terhadap pagu anggaran 2026 dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Sudaryono mengatakan penyisiran anggaran masih terus dilakukan.
"Nah, dari yang sekarang ada itu kemudian dari pagu anggaran 2026, dari pagu anggaran Rp268 triliun itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi Rp229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar Rp39 triliun ya," kata Sudaryono.
Dia pun memastikan efisiensi akan terus dilakukan selama masih ada ruang untuk memperbaiki penggunaan anggaran.
"Intinya begini, anggaran ini adalah uang rakyat. Anggaran ini adalah satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala kemudian menggunakan ini seenaknya seolah-olah itu uang nenek saya, bukan. Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya," pungkasnya.
(wur) [Gambas:Video CNBC]